EDITOR.ID, Jakarta,- Bau tak sedap berhembus di kalangan publik. Disinyalir muncul modus adanya rumah sakit menyalahgunakan kewenangan dengan menjadikan pasiennya yang meninggal divonis kena Covid. Tujuannya agar Rumah Sakit tersebut mendapatkan anggaran dari pemerintah yang cukup “wah” satu pasien ditanggung biaya Rp 200 juta.
Menyikapi fenomena seperti ini, Indonesian Police Watch (IPW) mendesak Bareskrim Polri harus segera bertindak tegas. Bareskrim diminta membongkar dugaan adanya mafia rumah sakit yang memanfaatkan pandemi Covid 19 untuk meraih keuntungan, dengan cara mencovidkan orang sakit yang sesungguhnya tidak terkena Covid 19.
“IPW melihat Bareskrim Polri belum bergerak untuk mengusut dan memburu mafia rumah sakit tersebut. Padahal kasus yang mencovidkan orang tersebut sudah marak dan ramai bermunculan di berbagai media sosial,” sebut Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) dalam keterangan tertulisnya yang dikirim ke EDITOR.ID, Sabtu (3/10/2020)
Bahkan pada Jumat 2 Oktober 2020, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko di Semarang menyatakan, banyaknya isu rumah sakit memvonis semua pasien yang meninggal dicovidkan agar mendapatkan anggaran dari pemerintah.
“Saat itu Moeldoko menegaskan, harus ada tindakan serius agar isu yang menimbulkan keresahan masyarakat ini segera tertangani. Sayangnya hingga kini Bareskrim Polri belum ada tanda tanda akan bergerak,” keluh Neta yang juga mantan wartawan ini
Dari pendataan IPW, lanjut Neta S Pane, keuntungan yang diperoleh mafia rumah sakit dalam mencovidkan orang jumlahnya tidak sedikit.
“Sebab biaya perawatan pasien infeksi virus corona bisa mencapai Rp 290 juta. Jika mafia rumah sakit mencovidkan puluhan atau ratusan orang, bisa dihitung berapa banyak uang negara yang mereka “rampok” di tengah pandemi Covid 19 ini,” tandasnya.
Dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK 02/2020 tanggal 6 April 2020 yang memuat aturan serta besaran biaya perawatan pasien Covid-19, jika seorang pasien dirawat selama 14 hari, maka asumsinya pemerintah menanggung biaya sebesar Rp105 juta sebagai biaya paling rendah.
Sedangkan untuk pasien komplikasi, pemerintah setidaknya harus menanggung biaya Rp231 juta per orang.
“Angka yang tidak kecil ini membuat mafia rumah sakit bergerak untuk “merampok” anggaran tersebut,” tutur Neta.
Tak heran banyak di medsos yang beredar kabar viral ada masyarakat yang diminta menandatangani bahwa anggota keluarganya kena Covid 19 dan diberi sejumlah uang oleh pihak rumah sakit.
