EDITOR.ID, Bandung – Pilkada serentak akan dilaksanakan Desember 2020 mendatang, pelaksanaan Pilkada kali ini ditengah situasi pandemi Covid19.
Dalam beberapa hari terakhir, diinformasikan bahwa pejabat KPU, dan Bawaslu serta para calon kepala daerah dinyatakan positif Covid19.
Desakan pilkada serentak ditunda muncul dari sejumlah pihak.
Guru Besar Unpad Bidang Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri, Prof Muradi menjelaskan bahwa permintaan pikada serentak diundur aga berlebihan.
“Jika menyangkut soal penyebaaran Covid19, ini tidak keseluruhan. Apakah jika ditunda efektif,” jelasnya, Senin (21/9).
Prof Muradi melihat, sangat tidak relevan, jika penundaan dikaitkan dengan penyebaran Covid19.
“Hemat saya tuntutan ditunda sangat tidak relevan, karena dalam Pandemi ini Pemerintah sudah menetapkan dan menerapkan protokol kesehatan ketat,” jelasnya.
Dirinya melihat, pelaksanaan pilkada ditengah pandemi bisa terlaksana jika masyarakat mematuhi protokol kesehatan.
“Saya kira sangat tidak mungkin ditunda, karena anggaran sudah dikeluarkan yang berjumlah trilliunan, sehingga Pemerintah perlu membuat perpu pilkada serentak ditengah Pandemi ini” paparnya.
Secara politik, penundaan pilkada berpengaruh kepada kebijakan daerah setempat.
“Ada dampak secara politik, didaerah nantinya kebijakan tidak efektif karena dipimpin pejabat sementara atau PJ, jika ditunda maka kebijakan kebawah tidak akan efektif karena bupati atau walikota bahkan Gubernur dipimpin PJ,” jelasnya.
Negara lain, dalam pesta demokrasi ditengah Pandemi bisa sukses seperti Srilanka, Korsel, ini berkat disiplin ketat masyarakatnya.
“Intinya penundaan pilkada sangat tidak mungkin, kasus Penyebaran Covid19 ke beberapa penyelenggara pilkada ini kan hanya kasus per kasus, dan sebagai sebuah dinamika yang memang berada dalam situasi pandemi,” pungkasnya.
