EDITOR.ID, Bogor,- Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya selaku Kepala Negara belum pernah mengeluarkan kebijakan soal Lockdown. Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain.
Presiden juga meminta warga agar saling menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa resiko lebih besar pada penyebaran Covig-19.
“Sampai hari ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan Lockdown,” tegas Presiden Joko Widodo kepada wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (16/3/2020)
Presiden Jokowi mengatakan terus mengikuti perkembangan situasi terkait dengan Covid-19 dari waktu ke waktu dan terus memberikan perintah-perintah yang terukur.
“Agar bisa menghambat penyebaran Virus Covid-19 serta tidak memperburuk dampak ekonomi yang bisa mempersulit kehidupan masyarakat,†ujar Presiden Jokowi mengawali keterangan pers.
Semua kebijakan, menurut Presiden, baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam.
“Agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan,†sambung Presiden Jokowi.
Untuk itu, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa arahan sebagai berikut:
Pertama, kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat.
“Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown,†tutur Presiden.
Sekarang ini, menurut Presiden, yang paling penting dilakukan adalah mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19.
“Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan, untuk mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat, baik itu urusan kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, dan layanan-layanan publik lainnya,†ujarnya.
Transportasi publik, menurut Presiden tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda-moda transportasi tersebut, baik itu kereta api, bus kota, MRT, LRT, bus trans.
“Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrean, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi tersebut sehingga kita bisa menjaga jarak satu dengan lainnya,†ujarnya.
