EDITOR.ID, Jember,- Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninjau lokasi bencana tanah longsor dan jalan ambles yang menyebabkan 10 ruko ambruk ke Sungai Jompo di Jalan Sultan Agung, Kabupaten Jember, Selasa (3/3/2020) dini hari.
Tiba ke lokasi sekitar pukul 00.15 WIB, Khofifah segera menggelar rapat darurat untuk melakukan penanganan di Posko Bencana bersama dengan Bupati Jember Faida dan juga Kepala BBPJN VIII Ahmad Subki.
Menyikapi musibah ambruknya sembilan rumah toko (Ruko) yang berdiri di bantara sungai Kali Jompo, Khofifah menilai titik musibah sudah menjadi pembahasan dan dinilai rawan.
“Kami telah mengujungi lokasi beberapa waktu lalu, kami menilai titik dimana Ruko-ruko terbut berdiri dalam keadaan kritis, terlebih beberapa waktu lalu terjadi banjir bandang,†kata Khofifah di Kantor Gubernuran Senin (2/3/2020)
Khofifah meminta agar percepatan penanganan untuk bangunan ruko roboh bisa dilakukan.
Tidak hanya itu, ia juga meminta agar ruko yang masih berdiri namun dalam kondisi rentan bisa segera dirobohkan. Jangan menunggu debit air meninggi dan kedahuluan ambruk.
“Hari ini memang kita sudah harus melakukan pembongkaran yang tersisa. Maka masyarakat mohon maklum Jalan Sultan Agung ini akan ditutup sementara sampai proses pembongkaran selesai,” kata Khofifah.
Pada 1 Februari 2020 lalu terjadi banjir bandang. Menurut Ketua Umum Muslimat NU ini, Pemprov bersama, Pemkab Jember, Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) melakukan pertemuan membahas soal titik-titik rawan longsor di sepanjang Kali Jompo.
“Minggu kemarin ternyata kejadian, titik sebelumnya telah ambles karena tanah tergerus banjir bandang, kemarin ambruk,†ungkap gubernur.
Secara teknis, lanjut gubernur, lokasi ini memang harus diratakan, mengingat kondisi tanah tidak stabil dan ngerong akibat terjangan banjir. Saat rapat tersebut, ia menyampaikan pada Pemkab untuk melakukan upaya karena titik tersebut tercatat rawan ambles. Terlebih intensitas hujan yang tinggi di sekitar lokasi.
“Kita sudah membahas itu. Proses koordinasi antara pihak Pemkab dengan pemilik Ruko sudah dilakukan. Waktu itu mereka minta kita sama-menyampaikan masukan dari tim PUPR yang menilai lokasi itu rawan, kemudian intensitas hujan tinggi, Senin Jam setengah lima ada ruko yang ambruk,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan gubernur, Sungai Jompo masuk wilayah provinsi, jalan milik nasional, sedangkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kewenangan Pemkab, sehingga koordinasi harus dilakukan dalam penanganan musibah ini. Saat ini tim BPBD dan Binamarga Provinsi sudah lokasi.
