Jakarta, EDITOR.ID,- Sebelas hari jelang hari H pencoblosan Pilpres atau tepatnya 14 Februari 2024, sejumlah dosen dan guru besar di kampus mendadak bermanuver. Mereka membuat petisi dan deklarasi menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyimpang dari etika hukum dan kenegarawan. Petisi dan deklarasi ini berjalan massif dan bergerak secara bergelombang.
Beberapa akademisi dari sejumlah universitas, seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, serta dari Universitas Indonesia (UI) menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisi itu.
Lantas seperti apa tanggapan Presiden Jokowi?
Ternyata Jokowi sosok demokratis. Ia tak terpancing menanggapi tudingan dan kritikan dari kampus secara emosi.
Presiden Jokowi justru menghargai petisi dari berbagai akademisi universitas soal pemerintahannya. Petisi tersebut dinilai Jokowi adalah bagian dari hak demokrasi tiap warga negara.
“Ya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya,” kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seperti dalam tayangan akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Sabtu sebagaimana dilansir dari Antara.
Jelang Pemilu Panas Pertarungan Opini
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan dalam negara demokratis, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati.
“Bapak Presiden (Jokowi) juga telah menegaskan freedom of speech adalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita,” kata Ari.
Ari menyebut perbedaan pendapat, perspektif, maupun pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi. Terlebih, lanjutnya, di tahun politik menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi.
“Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat,” ujar Ari Dwipayana.
Ari menegaskan bahwa Presiden Jokowi tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi. (tim)
