Jakarta, EDITOR.ID,- Merasa terus disudutkan dengan berbagai tudingan, kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara. Menjawab berbagai tudingan selama ini yang agendanya untuk mendiskreditkan posisi Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Joko Widodo.
Terbaru pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang membangun narasi negatif adanya manipulasi hukum dalam proses menuju ke Pilpres 2024.
Tuduhan Bu Mega langsung dijawab dengan cerdas dan menohok oleh Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid.
“Kalau manipulasi hukum itu dimulai dari adanya proses judicial review atas Undang-Undang Pemilu, kebetulan Ketua MK adalah Pak Anwar Usman,” ujar Nusron Wahid, di Kantor TKN Prabowo-Gibran, di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (13/11/2023)
Pertanyaannya, kata Nusron Wahid, sidang putusan MK itu diputuskan secara kolegial. Satu hakim mempunyai hak yang sama. Ia menyatakan hal itu telah dibuktikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.
Menurut Nusron, tidak ada satu saksi pun yang mengatakan Anwar Usman, ipar Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bisa mempengaruhi hakim yang lain.
“Terus kalau ada yang bilang manipulasi, manipulasinya ada di mana?” ujar dia. Nusron Wahid mengatakan undang-undang mengatakan masing-masing hakim mempunyai hak yang sama.
“Dan Anwar sendiri, meski kepala MK, punya hak yang sama, dan kebetulan posisinya 5-4. Itu dibuktikan di MKMK,” tutur politikus Golkar tersebut.
Dia mengatakan enam hakim konstitusi yang diadukan ke lembaga ad hoc itu dinyatakan bersalah dengan bobot sanksi berbeda-beda.
Jika Anwar Usman mendapatkan sanksi lebih keras, kata dia, itu wajar karena Ketua MK. “Yang namanya ketua, kalau ada prestasi, pasti prestasinya paling banyak. Kalau ada kesalahan, pasti kesalahannya paling banyak, namanya ketua,” ujar dia.
Nusron menyinggung soal putusan MK yang disebut cacat moral dan tidak punya keabsahan. Dia mengatakan bahwa undang-undang menyebutkan keputusan MK final dan mengikat. “Terus kalau dibilang cacat legitimasi, cacatnya di mana?” tutur dia.
“Ini adalah persepsi, insinuasi, angan-angan dalam proses pembusukan, dan itu cara tidak sehat dalam demokrasi.”
Menurut Nusron Wahid, demokrasi dijalankan berdasarkan fakta bukan persepsi. Dia mengajak untuk berkompetisi dalam Pemilihan Umum 2024 secara sehat dengan tujuan membangun peradaban dan demokrasi yang sehat dalam.
Menurut dia, pendukung Prabowo-Gibran mempunyai komitmen yang sama menjalankan demokrasi. Tidak betujuan mematikan demokrasi. “Seakan-akan kami akan mematikan demokrasi, ini pemilu langsung. Proses demokrasi dan demokratisasi yang tidak bisa ditawar-tawar,” ujar dia.
