EDITOR.ID, Surabaya,- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendukung langkah Presiden Joko Widodo, menolak pemulangan warga ISIS eks WNI kembali ke Indonesia. Sebab, eks ISIS ditengarai membawa paham radikalisme. Paham tersebut menjadi bibit aksi terorisme yang mengancam NKRI dan Pancasila sebagai Ideologi.
“Kami mendukung langkah Presiden,” kata Wakil Wali kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana ketika dikonfirmasi media, Minggu (9/2/2020).
Sikap tegas tersebut dikatakan Whisnu atas tragedi aksi terorisme di Surabaya. Para pelaku telah terpapar paham radikalisme. Bahkan, aksi pengeboman juga dilakukan satu keluarga.
Diketahui, bulan Mei 2018 lalu, aksi bom bunuh diri terjadi di empat titik kota Surabaya sekaligus. Aksi terorisme dilakukan di tiga gereja.
Yaitu pada 13 Mei 2018 berada di, Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja GKI Diponegoro, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS).
Hanya berselang sehari, pengemboman juga dilakukan di Kantor Polrestabes Surabaya. Hal itu secara pribadi membuat Whisnu mengungkapkan keperihatinan mendalam.
“Hal itu sudah jelas menjadi trauma bagi Warga Surabaya,” kata politisi PDIP yang akrab disapa WS ini.
Terlebih, pada saat peringatan HUT Republik Indonesia pada 17 Agustus 2019 kemarin, aksi kembali terjadi. Penyerangan terhadap kantor Polsek Wonokromo Surabaya.
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Jatim ini tidak menyetujui, adanya wacana penyaringan terhadap eks ISIS yang menginginkan kembali ke Indonesia.
“Loh ini bukan lagi bicara kemanusiaan. Ini persoalan kedaulatan Negara. Pelaku aksi teroris yang terpapar paham radikal itu juga dilakukan sekeluarga. Sekali lagi ini demi keutuhan dan kedaulatan negara,” terang WS.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan aksi radikalisme. Pasangan Walikota Risma sejak tahun 2015Â ini akan merangkul seluruh ormas islam, dan seluruh masyarakat.
Bentuknya, pengawasan terhadap kondisi sosial masyarakat. “Ini memerlukan bantuan seluruh lapisan. Khususnya NU sebagai garda terdepan dalam paham radikalisme di Surabaya,” pungkas Whisnu Sakti Buana soal warga ISIS eks WNI
