Jakarta, EDITOR.ID,- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan perolehan harta kekayaan milik Kepala Bea-Cukai Makassar Andhi Pramono tidak wajar alias janggal. Bahkan PPATK telah menemukan Kepala Bea Cukai itu rupanya sering kali menerima setoran dari perusahaan dengan jumlah besar dari riwayat transaksi yang ditemukan PPATK.
Bentuk transaksi aneh berkaitan dengan Andhi Pramono ini dikuak Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana.
“Banyak setoran tunai dari perusahaan-perusahaan,” ujar Ivan Yustiavandana di Jakarta, Kamis (9/3/2023)
Dalam penelusurannya, PPATK telah menemukan adanya aliran dana ke Andhi Pramono menggunakan perantara atau nominee.
Nilai transaksi melibatkan Andhi Pramono ini belum dijelaskan detail oleh PPATK. Namun, ketika ditanya soal lebih besar mana transaksi Andhi Pramono dibanding Rafael Alun, Ivan menjawab dengan analogi.
“Seperti bus AKAP, saling salip,” ujar Ivan. Dia menjawab soal lebih besar mana transaksi yang ditemukan di Rafael Alun dengan Andhi Pramono.
Lebih jauh Ivan menjelaskan telah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal temuan harta kekayaan tidak wajar tersebut.
“Ya, dugaan demikian,” ujar Ivan Yustiavandana di Jakarta.
Andhi Pramono Menggunakan Perantara untuk Transaksi Mencurigakan
Ivan menjawab pertanyaan soal kabar Andhi Pramono menggunakan nominee. Nominee diartikan sebagai upaya menggunakan nama orang lain dalam melakukan transaksi.
Cara ini sebelumnya juga dipakai oleh mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo untuk menutupi aset kekayaannya.
Nama Andhi Pramono kini ikut mencuat di tengah kasus dugaan korupsi yang dilakukan Rafael Alun. Sebuah unggahan di media sosial mengungkap rumah mewah yang diduga dimiliki oleh Andhi Pramono.
Selain itu, unggahan lainnya memuat informasi perihal gaya hidup mewah yang dilakukan anak dan istrinya. PPATK rupanya telah melaporkan dugaan harta tidak sesuai profil milik Andhi Pramono kepada KPK.
“Ya kami sudah kirim hasil analisis ke KPK sejak awal 2022 atas nama yang bersangkutan,” ujar Ivan.
Ketika ditanya soal indikasi pemblokiran rekening yang telah dilakukan kepada Andhi Pramono, Ivan enggan menjelaskan secara rinci.
“Belum bisa kami sampaikan,” imbuh Ivan.
Wakil Ketua Internal Anti Corruption Commite (ACC) Sulawesi, Anggareksa PS mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan klarifikasi terkait asal usul harta kekayaannya pegawainya.
“Pada dasarnya kami mendukung upaya bersih-bersih yang dilakukan Kementerian Keuangan usai mencuatnya rekening gendut milik Rafael Alun Trisambodo. Saya kira itu harus menjadi catatan Kementerian Keuangan untuk memeriksa semua pegawainya baik di kementerian maupun di daerah-daerah,” kata Angga.
