Jakarta, EDITOR.ID,- Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak secara tak resmi mewajibkan setiap vendor atau kontraktor menyetorkan uang jika ingin memenangkan pekerjaan proyek di Pemerintah Daerah. Tiap vendor dipatok harga hingga miliaran untuk proyek bernilai diatas seratus miliar. Dari setoran para vendor pak Bupati meraup uang Rp 200 Miliar.
Ulah Bupati Mamberamo Tengah meminta “jatah” cashback pada proyek itulah yang mengantarkannya ke penjara.
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ricky Ham Pagawak sebagai tersangka kasus suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. KPK pun juga menjebloskan Ricky ke tahanan KPK.
Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, dalam dua masa kepemimpinan Ricky Ham Pagawak sebagai Bupati Mamberamo Tengah, banyak proyek pembangunan infrastruktur yang dilelang kepada kontraktor.
Saat itulah, Ricky diduga telah mematok harga kepada para kontraktor agar dipilih menjadi pemenang.
“Dengan kewenangan sebagai Bupati RHP kemudian diduga menentukan sendiri para kontraktor yang nantinya akan mengerjakan proyek dengan nilai kontrak pekerjaannya mencapai belasan miliar rupiah,” ujar Firli kepada wartawan dalam konferensi persnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/2/2023).
Firli menyebut Ricky meminta para kontraktor itu agar menyetorkan uang supaya dimenangkan dalam proyek tersebut.
“Syarat yang ditentukan RHP agar para kontraktor bisa dimenangkan antara lain dengan adanya penyetoran sejumlah uang,” ujarnya.
Bupati Ricky Terima Dana Rp200 Miliar dari Pengepul Kepercayaannya
Dari setoran para vendor, Bupati Ricky diduga menikmati total uang Rp200 miliar. Uang tersebut diperoleh dari hasil suap, gratifikasi dan TPPU. Uang itu diterima Ricky dari orang kepercayaan.
“Sejauh ini terkait dugaan suap, gratifikasi, dan TPPU yang dinikmati tersangka RHP sejumlah sekitar Rp 200 miliar, realisasi pemberian uang kepada RHP dilakukan melalui transfer rekening bank dengan menggunakan nama-nama dari beberapa orang kepercayaan RHP,” papar Firli.
Dalam perkara ini, KPK sudah memeriksa sebanyak 110 saksi. Selain itu, KPK turut menyita beberapa aset milik Ricky.
“Telah melakukan penyitaan berbagai aset yang bernilai ekonomis. Di antaranya bidang tanah, bangunan serta apartemen yang berlokasi di Jayapura Papua, Tangerang Banten, Jakarta Pusat serta beberapa unit mobil mewah dengan berbagai tipe merek,” jelasnya.
Kontraktor atau Vendor Wajib Setor Uang Demi Ditunjuk Garap Proyek
Dalam kasus penyuapan proyek di Memberamo, selain Bupati Ricky, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain yakni Marten Toding (MT) selaku Direktur PT Solata Sukses Membangun (PT SSM), Simon Pampang (SP) selaku Dirut PT Bina Karya Raya (PT BKR), dan Jusiendra Pribadi Pampang (JPP) selaku Direktur PT Bumi Abadi Perkasa (PT BAP).
