Jakarta,EDITOR ID, – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), Hendrar Prihadi, terus berupaya menjalankan sejumlah strategi untuk mendorong banyak pelaku usaha masuk ke dalam sistem E-Katalog, atau Katalog Elektronik yang dikelola oleh lembaganya.
Salah satunya dengan menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai mitra strategis LKPP RI.Adapun sinergitas LKPP dengan KADIN menurut pria yang akrab disapa Hendi tersebut penting.
Pasalnya, KADIN memiliki jejaring pengusaha di seluruh Indonesia yang dibutuhkan LKPP dalam upaya mendorong banyak pengusaha masuk dalam ekosistem digital, khususnya dalam platform katalog elektronik.
Untuk itulah LKPP bersama KADIN kemudian menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis On Boarding Pelaku Usaha Katalog Elektronik pada Kamis (16/2) di Kantor LKPP.
Kegiatan tersebut merupakan langkah konkrit LKPP bersama KADIN, dalam mendorong pelaku usaha dalam negeri terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik.
“Ini adalah peluang, pengusaha harus bisa melihat peluang dan peluang itu ada pada belanja APBN/APBD. Juga menjadi peluang untuk mengajak mitra bahwa di dalam penganggaran APBN/APBD ada nilai yang jika kita berinvestasi maka ada jaminan segmen pasar dari pemerintah,” kata Hendi dalam keterangan tertulis, Kamis (15/2/2023).
Lebih lanjut Hendi menyampaikan, harapannya kepada KADIN, sebagai organisasi yang mewadahi para pengusaha Indonesia sekaligus mitra strategis pemerintah di seluruh Indonesia untuk ikut menggerakkan dunia usaha dan perekonomian Indonesia.
“Saya harap pertemuan ini bisa menjadi training for trainers, rekan-rekan bisa mensosialisasikan di wilayah daerah masing-masing supaya kebijakan untuk dapat mengangkat ekonomi dan Produk Dalam Negeri (PDN) bisa dilakukan secara lebih masif,” ujarnya
Pada kesempatan tersebut, Hendi juga menyampaikan Lima arahan Presiden RI Joko Widodo kepada LKPP di antaranya yakni Pertama, meningkatkan penggunaan PDN.
Kedua, meningkatkan porsi usaha mikro, kecil, dan koperasi; Ketiga, mempercepat penyerapan anggaran; Keempat, mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, dan Kelima, memastikan transparansi pengadaan barang/jasa.
“Hari ini saya meneruskan amanat Presiden RI Joko Widodo dan kami berharap ada keberpihakan. Kita ini merah putih, maka kita harus mengangkat ekonomi merah putih. Kalau kemudian harganya mahal itu karena tidak ada yg beli. Kalau kita semuanya beli, secara jumlah akan banyak maka harganya akan kompetitif,” ungkap Hendi.
