Cek Fakta Erwin Aksa: Sandi Beri Utang Rp 50 M ke Anies Belum Lunas, Sudirman Said: Sudah untuk Sukses Pilkada DKI 2017

Jakarta, EDITOR.ID – Senin, 6 Februari 2023.
Riuh gonjang-ganjing jelang Pemilu 2024 kembali mencuatkan adanya isu perjanjian politik rahasia antara Prabowo Subianto (PS) dengan Anies Baswedan (AB).

Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra,  Sandiaga Uno (SU) yang sempat mendampingi Anies Baswedan (AB), saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Ramainya gonjang-ganjing soal perjanjian AB dan PS  yang dibuat  sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung.

Isi perjanjian itu juga semakin gonjang-ganjing karena dikait-kaitkan bahwa dirinya AB  dalam sebuah podcast yang diwawancarai oleh Najwa Shihab,  AB tidak akan maju capres jika PS nyapres pada Pilpres.

Perwakilan tim kecil AB, Sudirman Said (SS), menegaskan perjanjian tersebut bukan soal pencapresan.  Namun menurut SS hal itu sebenarnya terkait pembagian beban biaya Pilkada DKI Jakarta dengan SU.

Erwin Aksa Ungkap Ada Perjanjian duet AB-SU Terkait Utang Piutang Uang Sebesar Rp 50 M

Dalam wawancara di akun YouTube Akbar Faizal Uncensored (AFU), seperti diucapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa (EA) pria yang berlatar belakang sebagai pengusaha.  EA mengungkapkan adanya perjanjian terkait utang-piutang antara Anies Baswedan (AB) dan SU untuk pemenangan duet AB-SU pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu.

AFU mewawancarai EA karena EA merupakan salah satu sosok yang masuk dalam barisan pendukung duet pasangan AB-SU pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017

Dalam video tersebut, EA sebut SU berikan utang kepada AB untuk penuhi kebutuhan logistik pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Hal tersebut menjawab kesimpangsiuran berita yang tengah beredar di media sosial selama ini tentang  SU berikan pinjaman sebesar Rp 50 milliar kepada AB, faktanya ternyata untuk memenuhi kebutuhan logistik pada putaran pertama Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

EA menegaskan  ada kemiripannya merupakan bagian dari usulan Wakil Presiden RI ke-10-12  Jusuf kalla (JK), ia menjelaskan kalau isi perjanjian yang dimaksud oleh JK terkait pemenangan duet AB-SU pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 itu sama saja  ketika perjanjian  antara JK berduet dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika pada masa pemerintahan Presiden dengan Wakil Presiden RI periode 2004-2009.

“Jadi waktu itu Pak SBY kerja apa, Pak JK kerja apa, sama.”  kata EA.

EA kemudian mempertegas alasan JK mengatakan, “bikin saja perjanjian sama seperti waktu saya dengan Pak SBY,”  jelas EA menirukan JK.

“2004 presidennya Pak SBY, Pak JK wapres’, Pak JK sendiri yang menasehati,” tambah EA.

“Kira-kira begitu, karena yang mempunyai likuiditas Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies karena waktu itu kan putaran pertama kan namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan waktu itu,” lanjut EA.

“Nilainya berapa ya, Rp 50 miliar barangkali,” ujar EA.

Dan EA mengakuinya  bersama pengacaranya SU, yakni Rikrik Rizkiyana (RR), ikut menyusun perjanjian untuk pemenangan duet AB-SU pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu.

“Saya kebetulan ikut drafting lah perjanjian itu, ikut melihat, ikut, ya saya lihat tanda tangannya ada di situ. Yang buat  juga itu  lawyer,  lawyer-nya   Pak Sandi namanya Pak Rikrik,” tegas EA.

EA menceritakan ada perjanjian utang-piutang antara mantan pasangan calon (paslon) di Pilkada DKI 2017 untuk duet pasangan AB-SU.

EA  mengatakan AB meneken surat meminjam uang mencapai Rp 50 miliar dalam perjanjian dengan SU.

EA sebagai pendukung duet pasangan AB-SU di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, menceritakan uang tersebut dibutuhkan agar roda logistik lancar dalam memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Itu memang waktu putaran pertama, ya. Logistik juga susah. Jadi, ya, yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus, dan sebagainya. Ya ada perjanjian satu lagi, yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu,” kata EA.

EA ungkapkan isi perjanjian itu. Menurutnya, surat itu berisi perjanjian AB yang meminjam uang kepada SU.

“Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies,” kata EA

Menurut EA, situasi logistik saat putaran pertama Pilkada DKI 2017 masih cenderung sulit. Dia menyebut nominal utangnya mencapai Rp 50 miliar.

“Karena waktu itu putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih kan waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat. Dan itu ada di Pak Rikrik. Nilainya berapa, ya, Rp 50 miliar barangkali. (Apakah sudah lunas?) Saya kira belum barangkali, ya,” ujar EA

EA mengatakan dirinya hanya melihat perjanjian itu. Dia mengatakan surat terkait perjanjian utang-piutang itu ada di tangan Rikrik.

“Saya hanya melihat. Yang megang semuanya lawyer-nya Pak Sandi namanya Pak Rikrik,” kata EA.

“(Rikrik) Bukan hanya mengetahui. Yang menyimpan perjanjiannya ya Pak Rikrik. Saya cuma melihat aja. Saya juga nggak ngerti kok ada perjanjian itu,” jelas EA.

Erwin mengaku tak tahu-menahu kelanjutan dari perjanjian utang-piutang itu pada saat ini.

“Iya waktu saya lihat segitu (Rp 50 miliar). Saya nggak tahu sekarang. Nggak tahu kalau itu (perjanjian masih berlangsung atau tidak),” tandas EA.

Sandiaga Uno Ungkap isi Perjanjian Utang Piutang Rp 50 M diberikan kepada Anies Baswedan

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menteri PAREKRAF), Sandiaga Uno (SU) menyatakan ada perjanjian antara PS dengan AB soal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dan menurut sepengetahuannya kemungkinan masih berlaku.

Perjanjian politik antara PS dengan AB itu diungkap oleh SU melalui salah satu acara podcast.

Menurut SU, perjanjian itu melibatkan dirinya, AB, dan PS. Sandi menyebut, merekalah yang meneken perjanjian tersebut.

Perjanjian itu ditandatangani sebelum duet pasangan AB-SU mendaftar ke KPU DKI Jakarta sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur pada September 2016.

SU mengungkapkan surat perjanjian itu ditulis tangan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra,  Fadli Zon (FZ), dan ditandatangani oleh SU, AB, dan PS. Namun, SU enggan menjelaskan secara detail isi perjanjian tersebut.

SU ungkap memang ada perjanjian antara PS dengan AB soal Pilpres.

SU memohon bagi pihak siapapun yang ingin mengetahui isi kesepakatan PS dan bisa dicek langsung ke FZ.

Bukan tanpa alasan, hal ini karena FZ lah yang pegang kesepakatan tersebut, dan perkembangan terbarunya dipegang juga oleh Dasco.

Sandi tegaskan perjanjian itu dibuat dengan tulisan tangan.

Sementara itu, tim Kecil AB, SS membenarkan ada perjanjian antara PS dan AB saat Pilkada DKI 2017.

Namun, perjanjian itu selesai jika AB dan SU maju sebagai pemimpin Dki Jakarta.

SS membantahnya pernyataan SU tersebut  yang menyebut perjanjian itu masih berlaku hingga Pilpres 2024.

Bantah Perjanjian Politik dengan PS, tim kecil AB yang ada perjanjian hanya dengan SU.

SS mengatakan dirinya tak pernah dengar tentang pernjanjian antara AB dengan PS, seperti yang dikemukakan SU.

Menurut SU yang ia tahu dan memang terbukti ada perjanjiannya ialah terkait antara AB dengan SU saat mengikuti Pilkada DKI Jakarta pada 2017.

Tetapi dikatakan oleh SS, perjanjian utang piutang itu dianggap clear apabila keduanya berhasil memenangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Seperti diketahui, duet pasangan AB-SU memang memenangkan Pilgub DKI. Tidak berselang lama menjabat sebagai wagub, SU kemudian memutuskan maju Pilpres 2019 dengan menjadi Cawapres PS.

Sebelumnya, SU juga sempat mengungkap adanya perjanjian antara dirinya, AB dan Ketua Umum Partai Gerindra PS,  terkait Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, Namun SU enggan menceritakan  isi perjanjian tersebut.

“Saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Dan saat itu yang nge-draft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak FZ dan setau saya sekarang (perjanjian) juga dipegang oleh Pak Dasco,” kata SU, pada hari Senin (30/1/2023) beredar viral video media sosial.

“Jadi, nanti mungkin Pak Dasco atau Pak FZ yang mungkin bisa memberikan keterangan karena itu juga menyangkut ada sisi Pak PS dan Pak AB,” tambah SU.

Dasco soal Perjanjian Duet  AB-SU pada pasangan Pilkada DKI Jakarta

Sementara Dasco ketika di konfirmasi mengakui perjanjian itu berada di tangannya, namun Dasco masih tak mau mengungkap isi dari perjanjian itu,  karena menurut Dasco beralasan kalau hal itu interen Gerindra bukan untuk diketahui oleh publik.

“Nanti di kesempatan lain (dijelaskan), ya lihat perkembangan lah nanti. Apakah kita kemudian akan cerita sedikit atau bagaimana,” terang  Dasco.

“Tetapi isinya apa? Ya kita enggak mau buka karena itu bukan konsumsi publik. Jadi kalau yang mau bertanya-tanya ya boleh, nanti masuk Gerindra dulu tapinya” jelas Dasco.

Sudirman Said soal Utang Piutang Anies Baswedan Rp 50 M kepada Sandiaga Uno

Diketahui orang dekat  PS dan AB adalah Sudirman Said (SS), pada akhirnya SS buka suara.

SS katakan tidak ada perjanjian AB tidak boleh ikut Pilpres 2024. Sesungguhnya  AB ditawari PS untuk menjadi wakilnya di Pilpres 2019, namun hal itu ditolak oleh AB karena AB ngakunya sudah berjanji kepada warga DKI untuk menyelesaikan  amanah sebagai gubernur DKI sampai selesai.

Tim kecil penjajakan Koalisi Perubahan untuk Pemenangan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, SS menegaskan bahwa AB tak punya perjanjian politik dengan PS terkait Pemilihan Presiden (pilpres) 2019.

Bahkan menurut sepengetahuan SS, AB sudah “membayar hutangnya” ke Ketua Umum Partai Gerindra PS terkait Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta  2017.

Keterlibatan AB dalam perjanjian utang-piutang dengan PS mengenai pemenangan dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Namun  SS  tak menjelaskan secara detail terkait hal tersebut.

Disebut saat itu Anies tak punya biaya untuk mendanai proses pemenangan tersebut. Bukan soal materi, SS menyebut bahwa utang AB sebesar Rp 50 milliar dianggap lunas jika keduanya memenangi Pilkada DKI Jakarta 2017 dan hasilnya duet pasangan AB-SU memenangi Pilgub DKI Jakarta 2017.

Namun karena  SS adalah  perwakilan dari tim  AB langsung membantah US terkait adanya perjanjian rahasia itu.

SS menyatakan  ada dua orang yang bisa menjelaskan  kebenaran adanya perjanjian rahasia itu.

Meski isi surat perjanjian itu masih misteri namun  SU  menjelaskan ia masih berkomitmen dengan kesepakatan itu.

SS langsung menjawab mengeklaim tak ada perjanjian politik antara Ketua Umum Gerindra, PS bersama AB  terkait pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Diketahui bahwa Gubernur DKI Jakarta terpilih AB mengapresiasi hasil kerja dari tim sinkronisasi, yang selama enam bulan bekerja berhasil memasukan program kerja duet pasangan AB-SU ke Rencana Pembangunan Daerah (RKPD).

SS  merasa bersyukur mendapat bekal berupa buku dari tim sinkronisasi berjudul “Sumbangan Pemikiran untuk Jakarta”.

SS mengakui, bahwa ada kesepakatan AB-SU soal beban biaya kampanyeb dalam Pilgub DKI Jakarta, akan tetapi  tak ada Perjanjian PS dan AB, namun SS mengakui kalau  AB memang tak memiliki modal yang kuat untuk bertarung pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

“Saya tidak mendengar ada perjanjian (PS-AB soal pilpres), yang ada perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak SU, itu saya tahu,” kata SS ketika dijumpai di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (30/1/2022).

Namun, beban biaya Rp 50 milliar itu dianggap SS telah tuntas lantaran duet pasangan AB-SU sukses meraih kemenangan pada Pemilihan Gubernur DKI 2017.

SS menyebut kalau AB  sempat ditawari oleh PS agar menjadi cawapres nya pada Pilpres  2019. Namun, AB memilih tetap pada pendiriannya menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Apa Isi Perjanjian Politik AB dengan PS yang kini ada di Sufmi Dasco?
.
Jelang pemilu 2024, SU kembali mengungkit adanya perjanjian rahasia antara PS dengan AB

Namun tim kecil AB justru menyebut perjanjian itu terjadi antara AB dan SU, terkait biaya kampanye Pilkada DKI 2017.

Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno

AB menjelaskan, buku tersebut merupakan hasil kerja dari tim sinkronisasi yang menterjemahkan janji-janji kampanye dirinya dan SU, hal tersebut menjadi program kerja. AB

kemudian mengatakan, bahwa buku tersebut merupakan modal yang luar biasa bagi dirinya dan SU.

AB mengatakan, salah satu masalah terbesar yang selalu dihadapi di dalam proses demokrasi adalah bagaimana melibatkam semua orang untuk terlibat demi dapat meraup dukungan sebesar-besarnya.

“Tapi begitu masuk pada pemerintahan menterjemahkan janji kampanye menjadi program itu perlu sebuah keterampilan tersendiri,” katanya, dihadapan para wartawan Jumat (13/10).

AB mengatakan, buku dari tim sinkronisasi ini akan menjadi pegangan bagi dirinya dan Sandiaga Uno dalam membangun Jakarta dalam lima tahun ke depan.

AB-SU mengaku bersyukur di awal kerjanya sebagai birokrat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat bekal dari sebuah tim yang diberi nama tim sinkronisasi.

“Bekal sebuah buku itu jarang sekali seorang yang baru memenangkan pemilu mendapatkannya. Bayangkan itu semua dikerjakan sebelum bertugas. Yang sering terjadi adalah sudah bertugas baru melakukan proses transisi,” kata AB.

Selain itu, ia berharap model transisi pemerintahan yang dijalankannya bisa menginspirasi daerah-daerah lainnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno mengatakan, buku dari tim sinkronisasi bisa menjadi inspirasi bagi para calon politisi yang akan mengadu nasib di 2018.

“Dan juga buku ini akan menjadi sebuah inspirasi bahwa pekerjaan bukan hanya mencari kekuasaan tapi bagaimana menyiapkan janji-jani kerja selama lima tahun ke depan,” kata AB.

SU menambahkan, “Itu semua hanya bisa terealisasi dengan proses teknokrasi yang terstruktur, dan tuntas melalui adanya sebuah buku untuk menjadi bahan yang bisa kita gunakan untuk lima tahun ke depan,” tandas SU. ***