EDITOR.ID – Mojokerto, Pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari prioritas Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Mojokerto Yoko Priyono-Choirun Nisa (Yoni). Dua sektor itu menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Yoko, pendidikan merupakan sektor yang harus terus dibenahi agar sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Mojokerto bisa bersaing di dunia luar. Dengan program wajib belajar 12 tahun, tidak akan ada lagi nanti masyarakat yang hanya lulusan SMP.
’’Pendidikan harus murah dan berkualitas. Pemerintah daerah harus mewujudkan itu. Dan kami telah memiliki rancangan matang untuk menyelesaikan persoalan ini,’’ ungkap pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto ini.
Dia menyadari, saat ini jenjang pendidikan perguruan tinggi tak semuanya bisa digapai oleh masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah harus ikut andil di dalamnya. Apalagi, tak sedikit masyarakat yang harus berhenti untuk melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi hanya karena alasann biaya.
’’Kita akan sediakan juga beasiswa bagi pelajar berprestasi dari kalangan tidak mampu. Ini juga yang dibutuhkan masyarakat,’’ tandasnya.
Disebutnya, kesejahteraan bagi guru honorer juga menjadi isu penting yang akan dibenahi saat menjabat sebagai Bupati Mojokerto nanti. Minimnya honor yang diterima para guru honorer menjadi pemicu lambannya capaian kualitas pendidikan. Tak urung, pihaknya memastikan akan ada pos anggaran bagi penambahan honor tenaga pengajar non-PNS. Begitu juga untuk guru PAUD dan TPQ.
’’Jika guru sejahtera, mereka juga akan bisa lebih baik dalam menjalankan tugasnya,’’ tegas Yoko.
Begitu juga dengan sektor kesehatan. Pasangan nomor urut dua ini juga bakal ada wajah baru untuk perubahan di bidang kesehatan. Yoko menilai harus ada terobosan agar layanan kesehatan bisa diakses secara mudah oleh masyarakat. Baik dari kalangan mampu maupun tidak mampu. Tak urung, dalam peningkatan layanan kesehatan, pihaknya akan memanfaatkan teknologi informasi. Di tengah perkembangan IT, nantinya masyarakat tak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dengan memanfaatkan teknologi, antara masyarakat dan penyedia layanan kesehatan bisa tersambung langsung.
’’Ini untuk mempercepat layanan,’’ jelasnya.
Karena menjadi hak dasar masyarakat, bidang kesehatan juga menjadi prioritas pembenahan. Selain mendekatkan layanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi, kualitas layanan juga harus ditingkatkan. Terutama di rumah sakit dan puskesmas. Yoko tak ingin ada keluhan masyarakat yang sulit mendapatkan layanan kesehatan. Terlebih pasien yang merasa tidak ditangani secara profesional.
’’Tenaga medis juga akan kita dorong agar memberikan pelayanan yang memakai hati nurani. Begitu juga untuk tenaga pelayanan kesehatan lainnya,’’ paparnya.
Layanan kesehatan untuk masyarakat miskin pun menjadi prioritas pasangan yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini. Menurut Yoko, pemerintah daerah harus memiliki database penerima bantuan biaya kesehatan yang akurat. Sehingga, tak akan ada lagi masyarakat miskin yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena alasan biaya.
’’Kepesertaan BPJS untuk perangkat desa juga akan kita wujudkan. Sebagai pelayanan masyarakat, mereka perlu mendapatkan jaminan kesehatan juga,’’ pungkasnya. (Tim)
