Settia

Warga Rame-Rame Resmi Gugat Anies di Pengadilan

EDITOR.ID, Jakarta,- Rangkaian kata-kata indah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan “Maju Kotanya Bahagia Warganya” dalam janji kampanyenya, jauh panggang dari api. Artinya sikap dan langkahnya tidak seperti yang diharapkan. Warga Jakarta merasa jauh dari bahagia saat rumahnya tenggelam oleh banjir.

Buktinya? Ratusan warga DKI Jakarta merasa tidak bahagia tinggal di Jakarta karena rumahnya porak poranda akibat diterjang air banjir. Dan bukti nyatanya kini sang Gubernur Anies Baswedan digugat 243 warga Jakarta yang merasa tidak bahagia akibat banjir di Jakarta sementara Anies terus berusaha mencari alasan.

Sekelompok warga Jakarta yang tergabung dalam Tim Advokasi Banjir Jakarta resmi mengajukan gugatan class action terhadap Gubernur Anies Baswedan, Senin (13/1). Gugatan itu terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor registrasi 27/Pdt.GS/Class Action/2020/PN.Jkt.Pst.

“Kami hari ini mendaftarkan gugatan tentang banjir yang terjadi di Jakarta yang terjadi pada 1 Januari, Tahun Baru 2020. Dasar gugatan karena (Anies) lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya,” kata Juru Bicara Tim Advokasi Banjir Jakarta, Azas Tigor Nainggolan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Asaz Tigor Nainggolan dan Alvon Kurnia Palma selaku juru bicara Tim Advokasi Banjir Jakarta usai mengajukan gugatan terhadap Gubernur Anies Baswedan, Senin (13/1). Foto: ANTARA/ Livia Kristianti

Azas Tigor menyebutkan, sebanyak 243 orang yang tergabung dalam gugatan kelompok (class action) ini mengalami kerugian sebesar Rp 42,33 miliar. Mereka menuntut ganti rugi atau kompensasi dari Pemprov DKI.

Menurut dia, warga menyalahkan Anies karena tidak menyiapkan early warning system (EWS) untuk bencana banjir.

“Kalau itu ada (EWS), tentu ada informasi kepada masyarakat yang diberikan sehingga mereka mempersiapkan diri. Lalu, tidak ada juga sistem bantuan darurat. Kalau lihat fakta, teman-teman bisa lihat banyak korban banjir yang keliaran dan tidak dapat bantuan,” kata pria yang juga ketua Forum Warga Ibu Kota (FAKTA) Jakarta itu.

Class action yang diajukan oleh Advokasi Banjir Jakarta ini berlandaskan Undang-Undang 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. (ant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *