Surabaya, EDITOR.ID,- Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi Tahun 2022 di Hotel Vasa Surabaya, Kamis (10/3/2022) malam yang dingelar Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) ini selama tiga hari mulai 9 – 11 Maret 2022.
“Terima kasih telah melaksanakan rakornas Transmigrasi di Jatim, dan diharapkan action plan dari perjanjian MoU yang sudah ditandangani oleh semua pihak di rakornas ini bisa segera dilaksanakan atau diwujudkan,â€ujar Gubernur Jatim saat menutup rakornas transmigrasi.
Dikatakannya, Pemprov Jatim mendukung upaya pemerintah merevitalisasi program transmigrasi melalui kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga serta swasta. Menurutnya, transmigrasi dapat menjadi menjadi solusi bagi upaya pembauran serta atasi masalah kemiskinan, pengangguran, serta permukiman (sandang, pangan, dan papan).
Selain itu juga menjadi salah satu cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. “InsyaAllah, Provinsi Jawa Timur siap menyukseskan kebijakan revitalisasi tranmigrasi ini,” ungkapnya
Gubernur Khofifah, menyampaikan bahwa pekerjaan rumah lain yang harus diselesaikan pemerintah agar program transmigrasi berjalan “on the track” adalah dengan berusaha mengubah stigma atau pandangan kurang produktif mengenai program tersebut.
Masih ditemukan, kata dia, yang beranggapan bahwa transmigran adalah orang buangan. Selain itu, program ini kerap dianggap sebagai memindahkan konsentrasi kemiskinan dari satu wilayah ke wilayah lain, hingga hanya sebagai beban pembangunan bagi pemerintah daerah usai penyerahan.
Dijelaskan, memang sudah selayaknya transmigrasi tidak lagi didefinisikan sebagai program pemerintah memindahkan warga dari satu daerah ke daerah lainnya. Lebih dari itu, para transmigran juga harus disertai pembekalan dan pendampingan keterampilan, teknologi, dan penyiapan pasar.
“Dengan begitu, para transmigran ini tidak malah menjadi persoalan baru dan beban bagi daerah lain. Sebaliknya, melalui ketersediaan lahan, fasilitas pertaniaan yang memadai, dan teknologi kekinian di kawasan trasnmigrasi bisa membantu program ketahanan pangan nasional dan mempercepat pemerataan pembangunan di daerah,” imbuhnya.
Ia juga berharap kedepannya, para transmigrasi juga bisa diberikan bekal pelatihan dibidang pertanian untuk mendukung swasembada pangan secara nasional. Yaitu soal bibit tanam kedelai dan juga soal peternakan Sapi potong dan sapi perah. “Dengan adanya pemberdayaan dan pelatihan ke para Transmigra tersebut ketergantungan terhadap impor kedelai menjadi berkurang, begitu juga swasembada daging menjadi terpenuhi,”pungkasnya.
