Tolak Jadi Menteri, Hashim Djojohadikusumo Diangkat Jadi Satgas Perumahan Tim Transisi

Kementerian PUPR Dipecah Jadi Dua Kementerian yakni Kementerian PU dan Kementrian Perumahan

Jakarta, EDITOR.ID,- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan dirinya menolak ketika ditawari jabatan menteri pada Kabinet Prabowo-Gibran. Namun Hashim mengaku saat ini ia ditunjuk oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim Transisi Prabowo-Gibran.

Hal ini disampaikan Hashim saat memberikan sambutannya dalam Acara Future of Indonesia Dialogue yang diselenggarakan oleh APEC Business Advisory Council (ABAC) bertemakan Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang digelar di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

“Saya ditunjuk pak Prabowo menjadi Ketua Satgas Pembangunan Perumahan di Indonesia, saya ajak BTN, Perum Perumnas, REI untuk duduk satu meja membahas persiapan dalam rangka transisi pemerintahan. Saya sudah delapan kali rapat,” katanya.

Hashim mengungkapkan untuk memulai program pembangunan perumahan buat rakyat pada tahun depan, telah disiapkan anggaran awal sebesar Rp53 triliun. “Pemerintahan Prabowo-Gibran akan mengalokasikan Rp 53 triliun di APBN untuk pengadaan rumah,” paparnya.

Hashim juga menyebutkan dalam rencananya, Prabowo telah menetapkan target akan membangun 2 juta unit rumah per tahun yang fokus pada daerah pedesaan. Program ini akan melibatkan UMKM dan koperasi, dengan harapan dapat mengembangkan kelas menengah baru di Indonesia.

Hashim mengatakan, bahwa sektor perumahan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. “Ini satu hal yang menjadi driver for growth di masa depan. Saya sangat yakini adalah perumahan,” ujar Hashim.

Hasyim memastikan di era pemerintahan Prabowo-Gibran tidak ada lagi kawasan kumuh.

Lahan sosial akan diberdayakan untuk pengadaan lahan untuk rumah dan apartemen di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Yogya.

Kontraktor Komersial Dilarang Ikut Terlibat

Kontraktor kelas kakap dilarang untuk ikut terlibat dalam pembangunan 2 juta rumah di desa. Namun pembangunan konstruksinya melibatkan UMKM, Bumdes dan koperasi sebagai faktor pendorong dan penggerak dengan harapan dapat mengembangkan kelas menengah baru di Indonesia.

“Kita bangun 2 juta unit rumah di pedesaan, konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor komersial dilarang untuk masuk ke bidang ini. Ini untuk mendorong, mengembangkan UMKM, dan kita ingin menciptakan middle class baru,” katanya.

Tujuannya agar UMKM kita kembali bangkit dan akan menciptakan kelas middle economy baru.

“Kita sudah baca bahwa middle class Indonesia berkurang. Saya baca, ada statement dari pemerintah, menyebut kelas menengah Indonesia berkurang kurang lebih 9 juta orang,” ujarnya.

Prabowo Akan Bentuk Kementrian Perumahan

Hashim mengungkapkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan mendirikan kembali khusus Kementerian Perumahan. Katanya, hal ini juga telah disetujui oleh Prabowo Subianto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: