Mahfud menilai bahwa kerangka pemikiran geopolitik Soekarno futuristik yang dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan saat ini.
“Bagaimana melihat ke depan sehingga kita menjadikan geopolitik itu sebagai masa depan, kerangka masa depan kita, sebenarnya ada di geopolitik Bung Karno itu,” ujarnya.
Dengan demikian, kata Mahfud, diskusi terkait pemikiran geopolitik Soekarno tersebut penting untuk didiskusikan dan disosialisasikan, terutama penting bagi dirinya yang bertugas di bidang politik.
“Politik salah satu yang terpenting dari pembangunan adalah bagaimana memantapkan ideologi dan konstitusi kita,” katanya.
Dr(HC) Yusra Khan Dewan Energi Nasional dan Asri Hadi
Mahfud MD mengagumi sosok Bung Karno sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia. Menurutnya, Bung Karno adalah pencetus hukum progresif di Indonesia serta berperan sangat penting dalam kebangkitan Indonesia, sehingga bisa menjadi bangsa yang merdeka.
“Nilai-nilai ke-bungkarno-an, Marhaenisme. Itu sangat luar biasa bagi kebangkitan kita sebagai bangsa sehingga menjadi bangsa merdeka sehingga ini harus diwarisi oleh saudara-saudara,” ujar Mahfud MD
Mahfud menceritakan, pada 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan pidatonya mengenai dasar negara, Pancasila. Bung Karno berinisiatif secara progresif mengubah Panitia Enam menjadi Panitia Sembilan dengan tugas menyempurnakan rumusan Pancasila dan pembuatan Undang-Undang Dasar yang berlandaskan kelima sila.
“Bung Karno itu menurut saya, pencetus hukum progresif di Indonesia. Sebab, Bung Karno melihat harus mengedepankan keadilan. Terutama jika prosedur tidak berguna bagi kebaikan masyarakat, maka harus dipinggirkan,” ungkap dia.
Selain itu, kata Mahfud, Indonesia dikagumi oleh negara-negara lain karena peran Bung Karno. Dia menceritakan pengalamannya di Maroko pada tahun 2012. Di sana, pejabat Maroko menyanyikan lagu Halo-halo Bandung, sebab ia ikut dalam Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.
“Dia hafal lagu Halo-Halo Bandung dengan fasih. Bung Karno membangkitkan bangsa-bangsa yang waktu itu hadir di Konferensi Asia-Afrika,” ucap Mahfud.
Mengenai reformasi sistem hukum sendiri, Mahfud menyarankan PDIP untuk mengindentifikasi produk hukum saat ini. Mana yang harus diganti, direvisi bahkan digabung.
“Sistem negara itu produk ijtihad sesuai dengan waktu, tempat dan lingkungan sosial budayanya. Itulah produk ijtihad yang dilakukan pemimpin Indonesia kala itu,” kata Mahfud.
Mantan Ketua MK itu menegaskan kalau Bung Karno juga kader Muhammadiyah dan juga seorang santri.
