EDITOR.ID, Malang, – Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan terus mendapat tentangan dari berbagai pihak, tak terkecuali tokoh perempuan yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno.
Dalam PP tersebut tidak memasukkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib. Padahal PP tersebut mengatur kurikulum siswa mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
“Ini sesuatu yang sangat sembrono,” ujar Sri Untari, Sabtu (17/4) di Malang.
Menurutnya, hal ini mempengaruhi apa yang selama ini diperjuangkan oleh Presiden Jokowi sebagai seseorang yang memiliki integritas untuk memperjuangkan Pancasila.
Semestinya, kata Untari, elemen Kemendikbud memahami tujuan negara ini yang oleh Presiden dalam berbagai pidato disampaikan bahwa Indonesia rawan terpapar radikalisme.
“Karena Indonesia negara trans dimana perlintasan ideologi-ideologi bangsa bisa mampir ke Indonesia,” jelasnya.
Lebih lanjut Untari mengatakan, kalau melihat jejak historis dari berbagai masa nampak bagaimana Indonesia dipengaruhi isme-isme maupun agama besar di dunia. Namun jejak itu memiliki saringan berupa local genius yang ada di Indonesia, yang tersarikan dalam Pancasila.
Maka dari itu, lanjut Untari, pendidikan Pancasila wajib dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dasar hingga menengah. Dia menegaskan bahwa konstitusi dasar negara Indonesia sudah menyebut Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara.
“Maka tidak menjadi salah apabila PP-nya menyebut dengan benar bahwa mata pelajaran dasar pendidikan Pancasila diberikan ke anak anak kita,” ujar Untari yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini.
Menurut Untari, dalam persoalan PP 57/2021 setidaknya ada dua hal yang menjadi problematika mendasar. Pertama, orang-orang dalam Kemendikbud secara nyata belum memahami tujuan dan idelogi negara dengan baik. Kedua, dia menduga ada tangan-tangan yang terus menerus ingin menghapus Pancasila dari berbagai segmen kehidupan masyarakat.
Mencermati hal tersebut, perempuan yang juga menjabat Ketua Umum Dekopin itu mendorong semua pihak mulai betul-betul menginternalisasikan Pancasila dalam semua segmen kehidupan, dimulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD.
Sebagai anggota DPRD, Untari juga berupaya agar Dinas Pendidikan Provinsi, Dewan Pendidikan Provinsi bersama DPRD melakukan tugas bersama agar lembaga pendidkan di semua tingkatan menjadi tempat bersemainya Pendidikan Pancasila yang konkret dan terinternalisasi dengan baik.
“Dimulai dari PAUD hingga sekolah menengah atas harus betul-betul memiliki guru dan kurikulum serta tenaga pendidikan yang memiliki orientasi khusus tentang Pancasila,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan laboratorium Pancasila yang ada di berbagai kampus dioptimalkan untuk mengajar guru-guru agar memiliki atau dikembalikan kepada mindset Pancasila.
“Nanti saat ujian penyaringan guru, yang harus jadi dasar utama penilaian atau tes adalah ideologi. Jika tes ideologi ini gagal ya nggak usah diterima menjadi tenaga kependidikan,” tandasnya.
Ia mengusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) adanya tes idelogi negara dan tes khusus psikologi tentang ideologi negara kepada calon guru atau tenaga kependidikan. Dengan begitu akan terpantau apakah mereka betul-betul memiliki dan memahami idelogi Pancasila atau tidak.
Sri Untari Bisowarno menandaskan sebagai warga bangsa, pengetahuan tentang ideologi negara Pancasila harus dikuasai oleh guru, dan diimplementasikan dalam perilaku keseharian. (Tim)
