Settia

THR PNS Dinaikkan Pemborosan APBN dan Tak Adil Bagi Rakyat

PNS saat tiduran disela-sela istirahat jam kerja (ist)

EDITOR.ID, Jakarta,- Kebijakan pemerintah menaikkan nilai Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan dan tenaga honorer dinilai sejumlah kalangan sebagai kebijakan menghamburkan uang negara dan tidak berpihak pada masyarakat yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kebijakan ini sangat konsumtif.

Kebijakan tersebut dinilai tidak memiliki empati dan rasa solidaritas terhadap masyarakat khususnya pekerja swasta dan informal yang masih diliputi rasa was-was tidak mendapat THR.

Lonjakan dana yang disiapkan pemerintah untuk membayar keseluruhan THR dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan Polri, serta pensiunan yakni mencapai 68,92% atau Rp35,76 triliun.

Kebijakan ini dinilai berpotensi jadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pasalnya THR lebih bersifat konsumsi.

“Kenaikan anggaran THR memang tidak wajar karena mencapai hampir 70% dibanding tahun lalu. Dari sisi fiskal terlihat sebagai kebijakan populis yang kurang terencana. Di dalam APBN 2018, belanja pegawai alokasinya Rp365,7 triliun. Sementara tahun lalu, belanja pegawai tercatat Rp313 triliun. Artinya dalam setahun ada kenaikan belanja pegawai 16,8%,” jelas Ekonom Indef Bhima Yudhistira sebagaimana dilansir dari Sindonews di Jakarta, Sabtu (26/5/2018).

Apabila ditarik lebih panjang sejak 2014 hingga 2017, lanjut Bhima, maka belanja pegawai sudah naik 28%. Porsi belanja pegawai sendiri 26% dari total anggaran pemerintah dan sebagian dibiayai lewat utang.

“Jadi klaim utang untuk belanja produktif jadi tidak terbukti, ketika pemerintah justru prioritaskan kenaikan belanja pegawai yang sifatnya konsumtif,” ungkapnya.

Bhima menambahkan, memang kenaikan THR dan cuti panjang sebagai strategi pemerintah dalam upaya mendorong konsumsi rumah tangga.

Menurutnya, masyarakat disuruh lebih banyak belanja yang dinilai bukan langkah pasti dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.

“Kalau 4,3 juta PNS dan puluhan ribu pensiunan itu langsung belanjakan seluruh THR-nya, maka konsumsi di kuartal II bisa tumbuh 5,2% tetapi realitanya tidak sesederhana itu,” terang dia.

Sebelumnya kenaikan anggaran untuk membayar keseluruhan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13, dipastikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Lebih lanjut mantan Direktur Bank Dunia ini menekankan, hal ini lantaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menghitung dampak apa saja yang mungkin terjadi dengan kenaikan THR. (tim)

Leave a Reply