EDITOR.ID, Bandung – Permasalahan pemeliharaan jalan jangan mengorbankan masyarakat yang menggunakannya.
Hal ini ditegaskan Ketua Komisi IV DPRD Jabar Tetep Abdulatip, bahwa masih ada pemeliharaan jalan yang menunggu kewenangan pemerintah selalu Stakeholder penanggung jawab.
“Saya melihat ini menjadikan masyarakat harus menikmati infrastruktur jalan yang rusak, akibat tidak adanya kordinasi aktif antara pengelola pemeliharaan jalan di kabupaten atau kota dengan provinsi,”jelas Tetep, Senin 18 Oktober 2021.
Tetep bahkan mencontohkan, bahwa ada jalan di kabupaten Tasikmalaya ada jalan status provinsi, namun masih belum jelas dari provinsi seperti apa langkahnya.
“Jalurnya itu Papayan-cikatomas-cikalong katanya status jalan provinsi tapi belum maksimal pemeliharaannya, bahkan pemkab Tasikmalaya pun tidak berani melakukan pemeliharaan,” paparnya.
Diakui Tetep, hal ini kerap terjadi jika status jalan berada di daerah terpencil.
“Kerap kali terjadi hal ini, ini harus jadi perhatian pemprov melalui Dinas PUPR, karena jalan di Kabupaten kota Tasikmalaya, itu jalan gunung, ada gunungnya sehingga dianggap itu kewenangan kota atau kabupaten,” paparnya.
(Advertorial Adikarya Parlemen DPRD Jabar)
