Jakarta, EDITOR.ID,- Diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait bancakan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Satori menyebut semua anggota Komisi XI DPR menerima jatah alokasi dana CSR BI itu.
Satori bongkar-bongkaran saat diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI, Jumat (27/12/2024). Satori diperiksa dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024.
Satori menyebut uang program CSR BI kemudian dipakai untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing oleh seluruh anggota.
“Memang kalau program itu semua anggota komisi XI. (Bentuk program CSR BI) programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata Satori seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Satori mengungkapkan dana CSR BI tersebut mengalir melalui beberapa yayasan ke anggota Komisi XI. Namun, Satori tak menjelaskan secara detail nama dan jumlah yayasan yang menerima dana CSR tersebut. “Semua (dana CSR) kepada yayasan,” katanya.
Selain Satori KPK juga memeriksa anggota Komisi XI DPR lainnya Heri Gunawan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI.
Usai diperiksa KPK, anggota DPR asal Fraksi Gerindra ini satu suara dengan Satori, menyampaikan hal yang sama. Namun, ia enggan mengungkap kemungkinan keterlibatan seluruh anggota Komisi XI DPR dalam dugaan perkara ini.
“Semua, semua (Anggota Komisi XI DPR). Itu kan sebagai mitra. Biar nanti pihak KPK yang menjelaskan,” ujarnya.
Dalam perkara ini, KPK sebelumnya menduga bahwa ada penyaluran dana CSR yang tidak tepat ke sejumlah yayasan dan ada pula yang masuk kantong pribadi.
Program biasa
Lebih lanjut Heri mengatakan bahwa program CSR BI yang kini tengah diusut KPK merupakan program biasa.
Diketahui, Bank Indonesia merupakan mitra kerja dari Komisi XI DPR, selain Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Namun, ketika ditanya besaran nominal dana CSR BI yang mengalir, politikus Gerindra ini enggan mengungkapkannya.
“Itu kan (dana CSR BI) program biasa dari mitra di komisi. Mungkin lebih baik tanyakan ke penyidik, karena itu masuk ke materi (kasus). Takutnya saya enggak enak nanti,” ujar Heri. (tim)
