EDITOR.ID, Jakarta,- Manuver Arie Gumilar Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terang-terangan menolak Ahok masuk Pertamina sangat disesalkan. Pertamina bukan milik segelintir orang di Serikat Pekerja. Pertamina milik rakyat Indonesia yang pengelolaannya dikendalikan negara melalui pemerintah. Dan Pemerintah punya kewajiban membuat perusahaan negara ini maju dan mensejahterakan rakyat.
“Jika tidak setuju atau tidak suka dengan keputusan pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN untuk menempatkan orang sebagai pemimpin di Pertamina, maka pegawai tersebut bisa mengundurkan diri, tapi jangan mengatasnamakan Serikat Pekerja, belum tentu semua pegawai Pertamina setuju dengan pikiran dia (Arie Gumilar,red),” ujar Dr Urbanisasi pengamat hukum, di Jakarta dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/11/2019)
Pernyataan Urbanisasi ini menanggapi penolakan Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) bila Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi bos PT Pertamina (Persero). Ia menilai tidak seharusnya serikat pekerja sereaktif itu.
“Apa benar Pertamina itu milik Serikat Pekerja? ujar Wakil Sekjen Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI) ini dengan nada tanya.
“Atau pengurus serikat pekerja yang mencari kehidupan di Pertamina,” sambungnya.
“Jika yang pertama, oke lah menolak bisa dimengerti.
Jika yang kedua, pengurus/ anggota serikat pekerja Pertamina ya suruh pilih : Jika masih betah di Pertamina ya lanjutkan kerja. “Kalau memang sudah tidak cocok, tidak setuju dengan keputusan pemerintah ya lebih gentlemen dia mengundurkan diri,” papar Urban yang juga Presiden Asosiasi Penyelenggara Pelatihan Berbasiskan Kompetensi Indonesia (ASPEKI) ini.
Urbanisasi mengingatkan bahwa tujuan penunjukkan Ahok oleh pemerintah melalui Kementrian BUMN bukan sebuah keputusan main-main. “Saya paham bahwa pak Ahok ditempatkan disana untuk mengubah budaya perusahaan yang tadinya zona nyaman menjadi perusahaan yang siap menerima perubahan secara cepat dan mendadak,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Direktur LSP Pengacara Indonesia (PI) ini.
Bayangkan, lanjut Urban, dunia tengah mengalami resesi. Semua mengalami kesulitan ekonomi. Namun impor BBM kita terus mengalami kenaikan. “Ini kan lama-lama bisa membuat negara terjerat defisit, tapi hal itu tak pernah dipikirkan oleh manajemen Pertamina, mereka kurang bisa mengontrol impor dan kebutuhan BBM dalam negeri,” ujar advokat yang pernah malang melintang sebagai corporate legal BUMN ini.
Yang kedua, besar kemungkinan penempatan Ahok di Pertamina untuk memperbaiki sistem manajemen di Pertamina dan membersihkan BUMN ini dari potensi korupsi.
