Mardani mengatakan, oligarki politik merupakan salah satu penyakit demokrasi di Indonesia yang timbul akibat tingginya biaya politik.
Menurut dia, informasi terkait ongkos kontes politik tingkat daerah yang harus dikeluarkan telah banyak beredar.
Anggota Komisi II DPR RI ini menyebut ketika pihaknya menerima bantuan dari oligarki maka kerja-kerja politik akan terganggu.
“Oligarki politik ini kadang-kadang dia mainnya dua kaki, ini harus dilawan,” tutur Mardani.
Mardani menilai, tingginya biaya politik dan oligarki itu menjadi sebagian masalah besar yang harus dihadapi PKS.
Ia mengaku PKS berkomitmen bersama Nasdem dan Demokrat untuk menjadi fajar baru dalam Pemilu 2024. Berbagai pembahasan saat ini sedang dilakukan.
“Karena itu komitmen PKS Nasdem dan Partai Demokrat untuk terus musyawarah, waktunya kapan? Tinggal waktunya,” ujar Mardani.
Fahri Hamzah Singgung Soal Bandar Koalisi Pengusung Anies
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gelora juga menuding batalnya deklarasi 10 November Koalisi pengusung Anies Baswedan karena “bandar” belum sepakat.
Mengenai kehebohan atas ucapannya, Fahri Hamzah angkat bicara. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu memohon maaf apabila selorohnya soal bandar belum sepakat itu menyakiti pihak tertentu.
“Soal selorohan bandar itu, saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung dan lain kali mohon jangan tersinggung, ya,” kata dia melalui Twitter di akun @Fahrihamzah seperti dikutip pada Jumat (11/11).
Sebelumnya, Fahri sempat berbicara soal bandar belum sepakat saat menjadi pembicara di diskusi Adu Perspektif yang digelar Total Politik, Rabu (9/11).
Pernyataan itu diungkap ketika pembahasan diskusi terfokus ke gagalnya deklarasi Koalisi Perubahan antara NasDem-Demokrat-PKS pada 10 November 2022.
“Deklarasi 10 November sudah gagal, gara-gara bandar belum sepakat. Sudahlah, kita, kan, sudah tahu semua, kan, bandar belum sepakat,” kata Fahri dalam diskusi.
Namun, dia tidak memerinci bandar yang dimaksud sehingga Koalisi Perubahan belum terbentuk. Fahri hanya menyebut pembentukan koalisi demi menyediakan tiket 20 persen bagi capres-cawapres, sebenarnya menjadi kerja bandar dan bukan hasil komunikasi parpol.
Mantan legislator Komisi III DPR RI itu mengatakan partai yang sebenarnya bebas dari bandar untuk mengusung kandidat hanya satu, yakni PDIP.
“Jadi, yang agak bebas dari bandar cuman PDIP. Cuma, PDIP enggak punya calon sendiri yang populer, calonnya yang tidak dikehendaki, itu, kan, dilema,” kata Fahri. (tim)
