Standar Penilaian Indeks Demokrasi Indonesia Belum Sesuai Harapan

  • Bagikan
img 20211201 wa0002
img 20211201 wa0002

EDITOR.ID,Semarang,-Perkembangan politik di negara Indonesia hingga kini belum menunjukkan perkembangan secara signifikan dan sesuai harapan masyarakat. Pasalnya, berdasarkan indikator penilaian indeks Demokrasi Indonesia (IDI) hasilnya sudah sangat usang.

Pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya menegaskan, indikator penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sudah sangat usang. Ironisnya, hasil penilaian IDI sering diklaim kepala daerah sebagai buah keberhasilan dalam menjalankan kepemimpinannya.

‘’Dengan indeks lama tersebut, ibu kota negara akan selalu menjadi nomor satu,’’ katanya dalam diskusi terarah Mendorong Indeks Demokrasi Indonesia di Badan Kesbangpol Jawa Tengah, Senin (29/11/2021).

Menurutnya, negara Indonesia ternyata masih jauh sekali dari IDI, yang tujuan akhirnya menuju welfare state (negara sejahtera). Apalagi dengan indikator yang berubah-ubah. ‘’Kapan dan dari mana penguatan demokrasi dimulai hingga kini belem ketemu,’’ katanya.

Namun demikian, lanjutnya, salah satu penguatan demokrasi sebenarnya bisa dicapai dengan menguatkan peran masyarakat. ‘’Tetapi kemarin ada lembaga LSM yang memeras polisi Rp 2,5 miliar di Jakarta. Ada juga lembaga yang mengatasnamakan mengayomi masyarakat, tapi ketika ada masalah, malah justru menggantikan Satpol PP,” paparnya.

Meski demikian, pihaknya menegaskan, salah satu untuk menaikan IDI adalah keberanian negara untuk bertindak sebagai panglima tertinggi. ‘’Artinya mau siapapun ormasnya, berapa pun jumlah massanya, kalau melanggar hukum kita tangkap,’’ tandasnya.

Menurut Yunanto, salah satu upaya untuk meningkatkan IDI, bisa dimulai dari memilih pemimpin yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

‘’Tinggalkan pemimpin yang hanya mengejar electoral, yang kebijakannya hanya mengikuti suara mayoritas terbesar. Pilih yang bersedia meninggalkan kepentingan electoral,’’ katanya.

Kepala Badan Kesbangpol Jateng, Haerudin mengatakan, bahwa IDI di Jateng belum baik-baik amat. ‘’Sekarang sedang masih prihatinan. Oleh karena itu, kedepannya IDI harus baik. Hari ini masih rangking 16. Meski mimpi masuk 10 besar, tapi berharap bisa masuk 3 besar,’’ katanya.

Namun demikian, menurutnya, potret IDI bisa dilihat dari berbagai sudut, tidak hanya eksekutif, tetapi bisa kinerja legislatif dan yudikatif.

‘’Jadi sekarang ini Jateng masih dibawah DKI dan DI Yogyakarta, tapi masih tetap di atas Jawa Barat dan Jawa Timur ,’’ ungkapnya dilansir dari suara merdeka.

Sementara itu, pengamat politik Undip Teguh Yuwono mengatakan, semestinya IDI diarahkan pada welfare state.Kalau diarahkan ke sana semua akan lebih mudah. “Negara dengan demokrasi paling bagus di dunia adalah negara-negara di Eropa Barat, bukan Amerika Serikat,’’ katanya.

Direktur Pembudayaan Badan Pembinaan Idiologi Pancasila, Irene Camelyn Sinaga mengatakan, demokrasi tidak bisa lepas dari keadilan sosial. Hal itu terhubung dengan demokrasi Pancasila, demokrasi yang berkeadilan sosial. “Itulah yang menjadi cita-cita pendiri bangsa Soekarno-Hatta,’’ujarnya.

Muh Saichudin, mengatakan bahwa rencanya bakal ada wacana indek IDI baru. Kalau sebelumnya hanya indikator politik saja, sekarang ada juga indikator ekonomi dan sosial. Sehingga akan memuat tiga aspek, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi dengan 22 indikator.

’’Misalnya ada orang miskin tetapi tidak dapat bantuan, akan pengaruhi penilaian IDI. Dipastikan penilaian IDI ini akan rampung Maret 2022,” ujarnya.(tim)

 137 Total Pengunjung,  3 Pembaca Hari ini

Settia
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan