Jakarta, EDITOR.ID,- Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan mengusut tuntas dan menelusuri harta tak wajar yang mengalir ke pegawainya hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Kementerian Keuangan membeberkan ada 69 pegawai negeri sipil (PNS) yang diindikasikan memiliki harta miliaran yang diperoleh secara tidak wajar.
Sri Mulyani memastikan hasil investigasi bakal disampaikan pekan depan.
“Ini sedang dilakukan investigasi lebih lanjut, nanti Pak Wamen dan Itjen akan melaporkan kepada publik setelah melapor kepada saya,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2023).
“Jadi sampai minggu depan, kita akan selesaikan seluruh investigasi tambahan terhadap semua pegawai yang masuk di dalam profil resiko tinggi dan menengah 69,” lanjutnya.
Sri Mulyani mengatakan sudah sepekan pihaknya melakukan investigasi kepada 69 pegawai Kemenkeu yang tergolong dalam kategori risiko tinggi dan risiko menengah terlibat dalam transaksi janggal.
“Cara kita mendiagnosis dan mengidentifikasi dari karyawan Kemenkeu dengan skor profil risiko itu kita punya sistemnya. Entah dari kecocokan LHKPN atau LHA-nya, kita lihat dari sisi tingkah laku mereka, media sosial juga,” ungkapnya.
“Informasi dari kami, 29 untuk risiko tinggi dan 68 pegawai yang risiko menengah. Sudah seminggu ini dipanggil dan memperdalam semua yang masuk ke risiko tinggi dan menengah. Risiko rendah bukannya tidak kita perhatikan tapi sekarang ini resource-nya sedang fokus kejar-kejaran dengan waktu,” lanjutnya.
Dalam pemeriksaan, pihaknya menggunakan asas praduga tak bersalah kepada 69 pegawai. Meski begitu, pihaknya juga menggunakan asas kepatutan dan kepantasan.
“Saya sampaikan, walaupun uang itu halal, kalau dianggap tidak patut oleh masyarakat bertindak seperti itu, kami dari Kementerian Keuangan meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk memperhatikan asas kepatutan dan kepantasan,” tegasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan Menkopolhukam, Mahfud MD Sabtu (12/3/2023) membahas laporan dari PPATK tentang adanya transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh ASN pegawai pajak dan bea cukai di institusi Kemenkeu senilai Rp300 trilliun.
Langkah Menkeu memeriksa seluruh jajarannya yang terindikasi memiliki harta tak wajar berawal dari terkuaknya transaksi mencurigakan yang ditemukan PPATK senilai Rp 300 trilliun. Temuan ini pertama kali dilontarkan Menkopolhukam Mahfud MD, pada, Selasa (7/3/2023).
Menurut Mahfud, transaksi itu melibatkan lebih dari 460 pegawai Kemenkeu. Namun pernyataan Mahfud MD dibantah Sri Mulyani Indrawati.
