Keluar dari gerbang rumah Prabowo, Herindra, yang mengenakan dress code batik, tak banyak membocorkan isi pertemuan. “Mohon doa restunya saja, ya,” ujar Herindra yang langsung berjalan ke arah kendaraannya meninggalkan kediaman Prabowo.
Batik saat itu menjadi dress code bagi para calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan yang menghadap Prabowo di Kertanegara untuk mendengar langsung penugasan masing-masing dari presiden terpilih.
Dalam waktu dua hari, yaitu pada Senin dan Selasa pekan ini, Prabowo memanggil 100 lebih tokoh yang berasal dari kalangan profesional, akademikus, birokrat, pejabat aktif Polri, politikus, pejabat organisasi masyarakat, mantan atlet, selebritas, hingga musikus, untuk datang ke kediamannya di Kertanegara.
Herindra Ikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan DPR
Dua hari setelah menghadap Prabowo, Herindra pada Rabu, mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon kepala BIN usulan Presiden. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara mengatur Kepala BIN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan pertimbangan DPR RI.
Uji kepatutan dan kelayakan itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai menjalani proses uji selama sejam lebih, Puan mengumumkan DPR RI menerima pencalonan M. Herindra sebagai Kepala BIN.
Tahapan berikutnya, Puan menjelaskan hasil uji kepatutan itu bakal dibahas dalam Rapat Paripurna, Kamis (17/10), untuk disetujui. Kemudian, DPR RI akan bersurat ke Presiden Jokowi mengenai persetujuannya atas pencalonan Herindra sebagai Kepala BIN. Puan memperkirakan Herindra kemungkinan dilantik oleh Prabowo Subianto.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2024–2029 pada 20 Oktober 2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Ketua DPR Puan Minta Kepala BIN Herindra Netral
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, menekankan agar Muhammad Herindra bisa bekerja secara netral ketika memimpin Badan Intelijen Negara (BIN). Sebab, Puan mengatakan BIN punya peran strategis dalam menjalan fungsi intelijen, baik di dalam maupun luar negeri.
“Kami menekankan agar BIN dalam menjalankan fungsinya bisa netral dan bekerja untuk kepentingan keamanan negara dari berbagai ancaman,” kata Puan saat ditemui di kompleks gedung DPR, Rabu (16/10/2024)
Selain itu, Puan meminta agar BIN bisa terlibat aktif dalam memantau situasi global. Menurut Puan, di tengah ketegangan global, BIN harus bisa memastikan keamanan negara dari ancaman eksternal.
