Sehingga Kurnia menilai perlu sinergi antara para produsen gas bumi, pelaku midstream, pembeli dan pengguna, agar serapannya bisa lebih optimal.
Seiring dengan itu, Kepala Divisi Komersialisasi Minyak dan Gas Bumi SKK Migas, Rayendra Sidik, menambahkan Forum Gas Bumi 2024 diselenggarakan bagi para pelaku industri pengguna gas bumi di Jawa Barat, yang masih mengalami kekurangan pasokan.
“Kami akan paparkan ke mereka (KKKS) bahwa di wilayah Jawa Timur masih ada pasokan yang belum terserap, sehingga ini bisa dioptimalkan lewat sejumlah alternatif cara,” kata Kurnia.
Terkait hal ini, Rayendra menyatakan Forum Gas Bumi 2024 sekaligus bertujuan agar menginformasikan kondisi pasokan jangka pendek dan rencana pasokan jangka menengah, hingga panjang di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Forum Gas Bumi 2024 juga akan memetakan kebutuhan pembeli utama di provinsi itu, juga memetakan pasokan gas dari Jawa Timur dan Jawa Tengah demi memenuhi kebutuhan gas di Jawa Barat, ini usai pembangunan pipa Semarang – Cirebon Tahap II selesai.
Menurut Rayendra pembangunan infrastruktur pipa gas yang belum tersambung sangat penting. Pembangunan pipa gas dari Dumai – Sei Mangke, Cirebon – Semarang, dan West Natuna Transportation System (WNTS) ke Batam (Pulau Pemping).
“Melalui infrastruktur pendukung, kami harap bisa mengembangkan pasar gas dan perekonomian sepanjang jalur pipa, menjamin pasokan gas di Jawa Barat melalui adanya pasokan alternatif,” paparnya.
Rayendra menambahkan adanya infrastruktur pendukung dan alternatif, akan menambah pembeli. Sehingga akan kepastian bagi investor hulu migas, khususnya dalam optimalisasi serapan sumber gas di lapangan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama).
Selanjutnya, Kurnia, menambahkan SKK Migas sangat mendukung pengembangan gas bumi baik dari sisi pendanaan, infrastruktur, dan kebijakan.
SKK Migas Juga Dorong Produksi Elpiji Dalam Negeri
Selain itu acara Forum Gas Bumi ini akan dimanfaatkan oleh SKK Migas untuk mendorong bagaimana potensi gas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi Liquified Petroleum Gas (LPG) guna menekan impor komoditas tersebut.
Saat ini impor elpiji cukup besar sekitar 6,8 juta ton atau sekitar 75,5 persen dari total kebutuhan elpiji nasional sekitar 9 juta ton pada 2023. “Impor LPG 2023 mungkin jumlahnya 6,8 juta metrik ton (MT). Jadi dari 9 juta MT (kebutuhan), 6,8 juta MT-nya itu impor,” katanya.
Dia mengaku menyayangkan kondisi tersebut, karena sebenarnya Indonesia memiliki potensi gas si dalam negeri yang bisa dimanfaatkan untuk produksi LPG tersebut.
