Jakarta, EDITOR.ID,- Hasil hitung cepat (quick count) yang digelar sejumlah lembaga survei dan hitung cepat Real Count dari Komisi Pemilihan Umum terlihat nyaris berbeda tipis. Paslon Capres Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul jauh dari dua paslon pesaingnya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud.
Bahkan kemenangan Prabowo-Gibran ini diluar dugaan banyak pengamat dan lembaga survei. Sebelumnya paslon Prabowo-Gibran diramal hanya akan meraih elektabilitas di 51 persen. Namun yang terjadi di hasil penghitungan cepat atau Quick Count, perolehan suara Prabowo-Gibran justru melesat diatas 56 persen di 22 propinsi alias satu putaran.
Di depan mata, jika tidak ada halangan dan aral melintang, paslon Prabowo-Gibran akan memimpin bangsa Indonesia ke depan 2024-2029. Prabowo-Gibran tentu akan merangkul semua pihak dan kekuatan. Namun apakah pemerintahan era Prabowo-Gibran 2024-2029 akan memiliki sparing partner atau parpol oposisi sebagai penyeimbang pemerintah.
Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo, di era pemerintahannya memiliki dua parpol oposisi. Yakni Partai Demokrat dan Partai PKS. Namun mayoritas parpol mendukung Jokowi dan berada di dalam kabinetnya.
Bagaimana dengan era pemerintahan Prabowo-Gibran bila besok terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih?
Jago Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), paslon Ganjar-Mahfud MD kalah dalam Pilpres 2024. Kondisi itu tentunya berpotensi menjadikan PDIP sebagai partai non-pemerintah di periode setelah era Presiden Jokowi nanti.
Apakah partai ini akan menjadi oposisi apalagi PDIP diramal akan menguasai 17 persen kursi di DPR.
Saat ditanyakan apakah partainya bakal menjadi oposisi terhadap pemerintahan periode 2024-2029, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak mau menjawabnya. Hasto memilih bungkam, saat ditanyakan posisi partainya, pasca-Pemilu 2024 nanti.
Sebab, mengacu pada hasil hitung cepat atau quick count, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dan berpotensi memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dalam satu putaran.
Menurut Hasto, PDIP akan melakukan terlebih dulu investigasi indikasi kecurangan Pilpres 2024. Ia pun menyinggung Soeharto yang didukung oleh instrumen negara juga bisa lengser dari kekuasaan.
“Baru investigasi, investigasi tim khusus. Karena siapa pun yang membangun struktur legalitas seperti Pak Harto yang sangat solid pun itu akhirnya diterpa oleh sejarah, sehingga terjadi the end of new order dari kekuasaan yang otoriter itu,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/2/2024) malam.
