Palembang, EDITOR.ID,- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) S. A. Supriono membuka Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan Laporan Keterangan Penanggungjawaban (LKPJ) Bupati/Walikota se-Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2023. Kegiatan ini diselenggarakan di Auditorium Bina Praja, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (31/1/2024).
Kegiatan ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Jika kita lihat dari ketentuan yang sudah ada, Pemda harus mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang bersih (good governace dan clean government),” kata Supriono.
Supriono meminta seluruh Pemda se-Sumsel agar mempedomani aturan yang telah ditetapkan dengan menggunakan format sistematika dan mekanisme pengisiannya disesuaikan dalam lampiran. Format tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI.
“Dalam penyusunan LKPJ ini hendaknya disusun dengan benar, transparan dengan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan, karena inti dari penyusunan LKPJ adalah untuk menjelaskan arah kebijakan umum pemerintah daerah, menjelaskan pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, menjelaskan penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Supriono juga meminta seluruh perangkat daerah agar memberikan laporan yang valid dan tepat waktu. Ini dikarenakan data tersebut akan dijadikan dasar dalam penyusunan LKPJ sehingga diharapkan mendapatkan hasil dengan tingkat validitas dan akuntabilitas yang tinggi.
“Pada dasarnya LKPJ ini merupakan progress report atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Sumsel di tahun yang akan datang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan,” jelas Supriono.
