Rusuh Pulau Rempang Jokowi Telepon Kapolri, Pejabat Daerah Gagal Komunikasi dengan Rakyat

Dalam penyelesaian masalah, kata Jokowi ada pejabat yang bertanggung jawab. Begitu juga ketika mengeksekusi proyek. Jokowi pun kemudian menyentil jajarannya yang suka memberikan laporan palsu.

Presiden Joko Widodo meninjau aktivitas perdagangan yang berlangsung di Pasar Kranggot, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada Selasa, 12 September 2023. Foto Istana BMPI

Jakarta, EDITOR.ID,- Terungkap pasca kejadian rusuh di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku malamnya langsung telepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Jokowi menanyakan ke Kapolri soal penanganan konflik yang terjadi. Presiden menegaskan kembali bahwa permasalahan yang terjadi hanya soal komunikasi.

Kepada Kapolri, Jokowi meminta agar konflik di Pulau Rempang segera diselesaikan.

“Saya sampaikan urusan di Rempang, tadi malam tengah malam saya telepon Kapolri,” ungkap Jokowi dalam acara Infrastructure Forum di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Jokowi menilai kekisruhan yang terjadi di Pulau Rempang sebenarnya bisa diselesaikan di tempat, tanpa harus menunggu Presiden. Pemerintah daerah maupun aparat bisa berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat.

“Masa urusan gitu sampe Presiden,” ungkap Jokowi.

Unjuk rasa berakhir rusuh terjadi di Rempang sejak pekan lalu, buntut dari rencana pengosongan lahan yang akan dijadikan kawasan Rempang Eco City. Pengosongan itu berujung kericuhan setelah massa melakukan aksi penolakan dengan memblokir jalan ke kawasan mereka.

Pemerintah memaksa untuk tetap melakukan pembangunan. Salah satu langkah awal adalah melakukan pematokan dan pengukuran lahan di Kampung Sembulang, Pulau Rempang. Kampung ini menjadi titik awal pembangunan pabrik kaca terbesar asal Cina bernama Xinyi Group.

Anggota Brimob Polda Kepri yang tergabung dalam Tim Terpadu membersihkan pemblokiran jalan yang dilakukan oleh warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (8/9/2023). (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)

Dalam pidatonya pada Rabu, Jokowi mengatakan secara umum proyek strategis nasional ini jangan ada yang mandek apalagi mangkrak. Tapi aparat menurutnya jangan melakukan pendekatan represif.

Menurut Jokowi, investasi ini perlu dikomunikasikan dengan benar. Terutama mengenai lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan serta ganti ruginya.

Jokowi mengatakan warga harus diberi ganti rugi, lahan, dan rumah. Namun mungkin lokasinya saja belum tepat dan ini harus diselesaikan. Presiden telah mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk pergi ke Rempang dalam waktu dekat.

“Mau diberi ganti rugi diberi lahan rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat itu harus diselesaikan,” ungkap Jokowi.

Saat Jokowi berada di Pasar Kranggot, Cilegon, pada Selasa, 12 September 2023, kepada wartawan ia mengatakan sudah ada kesepakatan soal Rempang bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45. Ia ingin warga diajak bicara dan diberikan solusi.

Presiden: Harus Ada Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Menurut mantan Walikota Solo tersebut, harus ada pejabat yang bertanggung jawab. Begitu juga ketika mengeksekusi proyek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: