EDITOR.ID – Lamongan, Relawan Jokowi DPD Seknas Jokowi, DPC MAPPAN (Masyarakat Pemerhati Pangan), Laskar Padi dan petani hutan melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan) berharap Yuhronur Efendi bakal menjadi Bupati Lamongan di Pilkada Lamongan mendatang.
Harapan tersebut dibuktikan dengan dengan deklarasi relawan Jokowi dan petani hutan untuk mendukung dan memenangkan Calon Bupati (Cabup)-Calon Wakil Bupati Yuhronur Efendi-KH Abdul
Rouf.
“Kami sangat merindukan sosok pemimpin birokrat di sebuah pemerintanan yang mendukung usaha perjuangan kami untuk mendapatkan kepastian hukum melalui SK IPHPS yang sudah diatur jelas di P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017.
Sosok Pemimpin yang layak dan sesuai dengan kriteria yang kami harapkan ada pada Bapak DR.H Yuhronur Efendi,MBA sebagai Calon Bupati Lamongan yang berpasangan dengan Drs.KH.Abdul Rouf, M.Ag sebagai Wakil Bupati Lamongan†kata juru bicara Seknas Jokowi, Suto, pada sejumlah awak media, Rabu (4/11/2020) siang
Semoga, lanjutnya, momentum Pilbup Lamongan bisa memenangkan pasangan Calon Bupati Lamongan Yurohnur Efendi – Abdul Rouf Sebagai Bupati Lamongan Terpilih untuk Periode 2020 -2024.
“Kami yahin akan menjadi pemimpin yang amanah dan barokah untuk Kabupaten Lamongan†ungkap Suto.
Suto juga mengungkapkan Perhutanan Sosial adalah kebijakan Presiden Jokowi yang memberikan akses legal berupa SK ijin bagi petani penggarap hutan untuk memanfaatkan hutan negara.
Sebelum adanya program perhutanan sosial, petani penggarap di kawasan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani, tidak memiliki kepastian hukum pemanfaatan.
Tidak adanya kepastian hukum pemanfaatan hutan bagi petani menyebabkan petani hutan rentan menjadi korban kekerasan, tingkat penghidupannya memprihatinkan, akses bantuan maupun program dari kementerian lain tidak dapat masuk untuk membantu mereka dan lain sebagianya. Inilah yang disebut sebagai belenggu hukum.
“Kami yang tergabung dalam Relawan Jokowi Kabupaten Lamongan, membantu program nawacita Jokowi dalam hal sosialisasi ke bawah dan membantu masyarakat desa hutan di Lamongan untuk mengajukan Program Perhutanan Sosial dalam bentuk pengajuan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS)sesuai dengan P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 TENTANG IPHPS.
Dalam proses sosialisasi, kenyataan di lapangan menuai banyak sekali persoalan sehingga menghambat terbitnya SK, IPHPS yang sangat kita harapkan†terang Suto
“Makanya kami berharap Yuhronur akan menjadi Bupati Lamongan, agar kami diberi solusi yang terbaik†tegas Suto.
