EDITOR.ID, Jakarta,- Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengganti semua direksi dan manager PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Pemadaman aliran listrik massal di sejumlah wilayah menjadi rapor terburuk sepanjang karir Rini Soemarno selain penangkapan Direktur PT Angkasa Pura.
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) melimpahkan kesalahan soal mati listrik massal di sejumlah wilayah ini sebagai kerja buruk dan ketidakmamampuan petinggi PLN mengurusi listrik. Sebaiknya mereka dipecat saja.
Dan menurut Ketua DPR, kegagalan petinggi PLN yang tak mampu menjalankan tugas dan profesional dalam pekerjaannya menjadi tanggung jawab dari Menteri BUMN Rini Soemarno.
Karena selama ini yang memilih mereka adalah Meneg BUMN Rini.
Ketua DPR meminta Rini segera merevitalisasi jajaran direksi PLN semuanya tanpa terkecuali.
“Menurut saya dalam kasus ini yang bertanggung jawab dan kita minta adalah Menteri BUMN untuk segera melakukan revitalisasi dan berbagai perbaikan di tubuh PLN yang menjadi tanggung jawabnya. Juga melakukan investigasi terhadap kerusakan tersebut apakah ada unsur-unsur kesengajaan,” kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Bamsoet mengatakan padamnya listrik secara massal itu telah mengganggu sektor pertahanan dan keamanan hingga ekonomi. Dia berharap hal serupa tak terulang kembali.
“Menurut saya ini sudah bicara soal negara, seharusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi. Ini bukan hanya menyangkut masalah pertahanan dan keamanan nasional saja, tapi juga masalah pertahanan ekonomi,” ucapnya.
Selain itu, dia menilai wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah kepada PT PLN (Persero) atas peristiwa mati listrik tersebut. Jokowi pagi tadi diketahui mendatangi kantor pusat PT PLN di Jakarta Selatan.
“Saya juga memahami jika presiden marah, karena ini Ibu Kota barometer negara ini. Kalau dikaitkan dengan citra pastinya akan sangat tercoreng di mata internasional. Nah, ke depan bagaimana cara mengantisipasi agar persoalan ini tidak terjadi kembali,” kata Bamsoet.
Terkait peristiwa listrik padam massal ini, Komisi VII DPR yang membidangi urusan energi akan menggelar rapat dengan direksi PLN pada Selasa (6/8/2019) besok. DPR meminta penjelasan dari PLN terkait peristiwa tersebut.
“Pimpinan Komisi VII mengundang direksi PLN. Karena posisi sekarang kan masih reses, jadi tidak mungkin manggil anggota. Jadi perwakilan pimpinan yang di Jakarta untuk hadir,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Ridwan Hisjam kepada wartawan, Senin (5/8).
Kendati demikian, Ridwan sendiri menunjuk hidung Rini Soemarno atas kejadian ini. Ia menyebut Rini bertanggung jawab atas jajaran direksi PLN yang kini menjabat.
“Saya melihat ini bukan tanggung jawab direksi PLN, tapi tanggung jawab Menteri BUMN. Menteri BUMN harus bertanggung jawab terhadap kejadian PLN,” ucapnya.
Pelaksana Tugas Direktur Utama (Plt Dirut) PT. PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani mengemukakan, penyebab mati listrik massal yang terjadi mulai pukul 11.48 WIB adalah akibat gangguan pada sistem transmisi saluran udara tegangan ekstra-tinggi (SUTET) 500 kilovolt (KV) Ungaran-Pemalang, Jawa Tengah.
Sejak kemarin telah dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk memulihkan pasokan listrik di Jabodetabek dan sebagian daerah di Jawa Barat.
“Kami mohon maaf Pak, prosesnya lambat,” kata Sripeni saat menjawab pertanyaan Presiden Jokowi yang secara mendadak mengunjungi kantor PLN Pusat, di daerah Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (5/8/2019) pagi.
Seharusnya, menurut Plt Dirut PLN itu, proses perbaikan gangguan itu hanya memerlukan waktu 4 jam untuk kemudian di start kembali. Namun hal itu tidak bisa dicapai karena semua pembangkit yang berfungsi sebagai pemasok dalam kondisi cold start.
“Jadi mesin sudah dingin, sehingga saat ini yang bisa kami prediksikan karena kami bisa memulihkan dalam waktu 4 jam dengan beroperasinya PLTU Suralaya yaitu 2800 Mega yang cukup untuk memasok sistem Jawa Barat dan Banten, kemudian menjadi mundur karena baru tadi pagi pukul 3 artinya lebih dari 8 jam karena sudah dingin,”ungkap Sripeni.
Sebelumnya Sripeni mengemukakan, bahwa sistem kelistrikan di Jawa-Bali ini terdapat dua sistem yaitu sistem utara dan sistem selatan, dimana sistem transmisi ini ada masing-masing adalah 2 sirkuit, 2 sirkuit di utara dan 2 sirkuit di selatan, jadi ada totalnya adalah 4 sirkuit atau 4 jaringan yang menjadi backbone yaitu jaringan 500 KV.
“Artinya pemeliharaan yang dibolehkan adalah 1 line yaitu di selatan. Ini yang kami tidak antisipasi adalah terjadinya gangguan 2 sirkuit sekaligus. Memang ini yang secara teknologi nanti kami akan investigasi,” ungkap Sripeni.
Untuk itu atas nama direksi, Plt Dirut PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani memohon maaf atas kelambatan proses perbaikan pemadaman listrik di seluruh wilayah Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat itu. (tim)
