EDITOR.ID – Surabaya, “Tantangan untuk merealisasikan keputusan MPR dan DPR Komisi X agar Pancasila kembali dijadikan mata pelajaran di sekolah dan kampus masih berat walau sudah diusulkan sejak tahun 2009. Semoga 2021 ini bisa direalisasikan melalui revisi UU Sisdiknas,” demikian uraian Puti Guntur Sukarno Putri kepada 100 ibu-ibu anggota Rampak Sarinah Surabaya dan Sidoarjo. Para ibu tersebut berkesempatan bertemu secara daring dengan anggota MPR FPDIP tersebut pada Hari Minggu (21/2/2021) di Hotel Holiday Inn Express Surabaya.
Lebih lanjut, Puti Guntur menjelaskan bahwa MPR sudah menyiapkan road map materi-materi yang harus dimasukkan ke mapel Pancasila dalam setiap jenjang pendidikan mulai TK hingga PT. “Saya berharap masyarakat, termasuk Rampak Sarinah menyuarakan dukungan untuk revisi UU Sisdiknas sehingga bisa dipercepat pengajuannya oleh pemerintah,” kata Puti Guntur SP.
Oni Setiawan, anggota DPD PDIP Jawa Timur mendukung usulan MPR tersebut karena situasi kebangsaan terkait intoleransi mengkhawatirkan. “Kalau kita cermati sejarah, penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi adalah final sehingga saatnya menyelenggarakan pelembagaan nation and character building berorientasi Pancasila di setiap lini kehidupan, termasuk di dunia pendidikan,” sambut Oni dengan semangat.
Narasumber ketiga adalah pendiri Rampak Sarinah sekaligus Direktur Institut Sarinah, Eva Sundari yang mengingatkan pentingnya peran ibu untuk membentuk karakter kepribadian Pancasila bagi anak-anak mereka saat di rumah maupun di komunitas masing-masing. “Institut Sarinah sudah menerbitkan buku Pancasila untuk Tunas Bangsa yang menjadi buku pegangan para bunda Paud. Tetapi tentu upaya kultural ini harus dikuatkan oleh negara sehingga transformasi sosial menuju masyarakat Pancasila segera terwujud,” jelas Eva Sundari.
Pada sesi tanya jawab yang dipandu moderator acara, Dia Puspita Sekretaris Institut Sarinah, ada peserta dari Sidoarjo menanyakan apa yang harus dilakukan jika menemukan ada sekolah yang mengajarkan intoleransi? “Sesuai SKB 3 menteri yang melarang sekolah mengajar intoleransi, maka siapkan bukti yang kuat dan laporkan ke Dinas Pendidikan atau Departemen Agama setempat serta Kesbangpol Sidoarjo sehingga pemerintah bisa melakukan pembinaan terhadap sekolah tersebut,” jelas Eva Sundari.
Novianti Suprayitno, Ketua Rampak Sarinah Surabaya menyampaikan perlunya penguatan kapasitas para ibu untuk mencegah dan melaporkan praktek-praktek intoleransi di sekolah maupun di masyarakat. “Para ibu mempunyai potensi sebagai benteng sekaligus menghentikan serangan ideologi intoleransi dan radikalisme yang anti Pancasila,” kata Novi. Ia menggagas penyelenggaraan pendidikan lebih lanjut bagi ibu-ibu Rampak Sarinah untuk tujuan tersebut. (Tim)
