EDITOR.ID, Jakarta,- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar tidak membuat kebijakan yang menghambur-hamburkan uang rakyat hanya demi menggelar Formula E di 2020. Partai anak muda ini minta Anies menghentikan rencana penyelenggaraan pesta ajang balap mobil “mewah” yang hanya untuk kalangan tertentu tersebut.
Anggota DPRD DKI dari PSI, Anthony Winza Probowo, menyatakan penyelenggaraan Formula E membutuhkan anggaran yang tak sedikit. Dia menilai uang sebesar Rp 1,6 triliun tersebut lebih baik digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi rakyat kecil.
Apalagi APBD DKI 2020 tengah mengalami defisit. PSI minta Anies menyelami rakyat kecil yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah DKI.
“Ini uang rakyat. Saya turun ke masyarakat dan saya lihat masih banyak rakyat yang belum dapat akses air bersih, masih banyak rakyat hidup susah tidak punya modal usaha, gedung sekolah di Jakarta masih banyak yang belum direhabilitasi, ini malah mendadak memasukkan kegiatan triliunan untuk dipakai event panggung harian,†ujar Anthony di Kantor Fraksi PSI di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Kamis (7/11/2019)
Anthony menyebut penyelenggaraan Formula E di Jakarta 2020 akan menghabiskan anggaran triliunan rupiah hanya untuk beberapa hari saja yang tidak jelas tujuan serta asas manfaatnya di tengah defisit anggaran.
Lebih lanjut, Anthony menyebut banyak negara-negara lain yang sudah mencoba menjalankan Formula E merugi, dan tidak mampu melanjutkan program ini untuk tahun-tahun berikutnya.
………Kalau mau gaya-gayaan dan mencari panggung jangan pakai uang rakyat…..
“Malu kalau kami gaya-gayaan internasional, padahal tidak berkaitan dengan perencanaan strategis daerah di Jakarta. Saya tekankan, kalau mau gaya-gayaan dan mencari panggung jangan pakai uang rakyat. Apalagi, tidak jelas berapa proyeksi pendapatan yang kita terima. Mana kajian investasinya?” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Fraksi PSI lainnya, Anggara Wicitra Sastroamidjojo juga menyoroti penyelenggaraan Formula E tidak ada dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Kerja Prioritas Daerah (RKPD) DKI Jakarta.
