EDITOR.ID, Bandung – Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya, kembali akan dilaporkan oleh LSM BRANTAS (Barisan Rakyat Anti korupsi Tatar Sunda) bukan lagi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tapi langsung ke Kejaksaan Agung RI di Jakarta dalam waktu dekat ini.
Hal ini terkait dugaan sejumlah kasus korupsi, kolusi, nepotisme dan monopoli yang disinyalir merugikan negara miliaran rupiah.
Selain itu, LSM yang juga pemerhati korupsi di lingkungan pemerintahan, berencana akan melakukan Audiensi juga ke Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Komisi Kejaksaan dan Pengawasan Kejaksaan Agung di Jakarta dengan memberikan Laporan Pengaduan.
Ketua Umum DPP LSM BRANTAS, Wawan Mulyawan menegaskan, tidak ada langkah lain, selain melaporkan beberapa kasus dugaan korupsi di PUPR Kabupaten Tasikmalaya ke Kejaksaan Agung RI dan lembaga terkait lainnya. Karena kasus yang menyengsarakan rakyat banyak ini seolah menjadi hal lumrah di kabupaten yang berpenduduk sebanyak 1.675.554 jiwa itu.
“Berbahaya jika KKN PUPR (Kabupaten Tasikmalaya) dibiarkan. Kasihan masyarakat. Untuk langkah awal, kami menyoroti proyek tahun anggaran 2019/2020. Termasuk beberapa proyek jalan,†tandasnya, Sabtu (19/9).
Ia mengungkapkan, di samping itu ada indikasi monopoli proyek oleh sekelompok pengusaha ‘peliharaan’ oknum pejabat Dinas PUPR.
“Makanya kami akan melakukan aksi Audiensi. Intinya siapa di balik dalang (monopoli) proyek. Pasca demo, kami akan mengundang rekan pers, dan lembaga lainnya, termasuk pemerhati korupsi dan KKN di Jabar. Di samping sharring pendapat dengan pemerhati (aktivis) dan wartawan,†jelasnya.
Proyek Jalan yang diduga bermasalah KKN dan Monopoli dan di Indikasikan kuat tidak sesuai dengan spesifikasi, di Kabupaten Tasikmalaya Adalah
Sebagai berikut :
Peningkatan jalan Papayan Cikalong sepanjang 7 km senilai Rp. 19 M (Banprov).
Peningkatan jalan Drawati Culanega Bojong Gambir sepanjang 5.3 km senilai Rp. 14.2 M (DAK).
Proyek yang dikerjakan oleh kontraktor yang bernama inisial JF dan IW melalui PT Damai dan meminjam bendera perusahaan lainnya.
Serta sekarang ini pun pada TA 2020, mereka terindikasi kuat meminjam bendera bendera perusahaan yang lain, karena banyak nya paket paket pekerjaan yang mereka dapatkan (Sekitar lebih dari 5 Paket Proyek besar).
Mereka disinyalir serta terindikasi kuat bekerjasama dengan Oknum Dinas berinisial YS, AP dan IY serta KK, pada saat ini pun mereka diantara lain memakai perusahaan yang dipinjam bendera nya serta disinyalir banyak bermasalah, diantara lain di Bogor dan di Kota/Kabupaten lainnya.
