Sebelum terjun di politik, Bobby memiliki karier profesional di beberapa perusahaan. Dia pernah bekerja di Deloitte Touche Tohmatsu pada 1999-2002; lalu Conocophillips Indonesia periode 2002-2008; dan BP Migas pada 2004-2008.
3. Letjen TNI Purn Budi Prijono
Letnan Jenderal Purnawirawan Budi Prijono merupakan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) alias eks anak buah Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Budi Prijono merupakan lulusan Akabri tahun 1988. Pria kelahiran Tulungagung tahun 1966. Sejumlah jabatan pernah diemban oleh Budi selama berkarier di militer. Dia pernah menjabat sebagai Dirhubad (2015), Komandan Satkomlek TNI (2017), Kabaranahan Kemhan (2019), Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan (2020) dan Irjen Kemenhan sejak 2022.
4. Daniel Lumban Tobing
Kemudian, Daniel Lumban Tobing merupakan mantan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Daniel sebelumnya merupakan Anggota BPK periode 2019-2024. Sebagai pimpinan BPK, Daniel pernah menduduki jabatan Anggota VII BPK pada 2019-2022 dan Anggota II BPK dari 2022 hingga 2024.
Sebelum berkiprah di BPK, Daniel adalah Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Sebagai legislator, dia pernah berada di Komisi VI, IX, VI, IV dan Badan Anggaran di DPR.
5. Fathan Subchi
Fathan merupakan anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR. Pria kelahiran Demak tahun 1970 ini merupakan politikus PKB dan menduduki jabatan sebagai Ketua DPP Bidang Keuangan dan Perbankan PKB.
Fathan aktif berorganisasi sejak masa kuliah. Pada 1995-1996, Fathan menduduki jabatan Ketua Pengurus Cabang PMII DKI Jakarta.
Dia pernah berkarier sebagai Direktur Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama (2005-2012), Komisaris PT Aman Sinar Lestari (2005-2010), Staf Khusus Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2013-2014). Dia menjadi Anggota DPR sejak 2014-2019 dan 2019-2024.
Artinya, kursi pimpinan BPK lima tahun ke depan akan lebih banyak diisi oleh kader partai politik daripada profesional dibidang audit keuangan.
Politisi Pimpin BPK Gerus Kepercayaan Publik
Pakar berpendapat, para investor akan berpikir dua kali menggelontorkan uangnya ke Indonesia usai DPR memilih mayoritas politisi untuk menjadi anggota BPK periode 2024—2029.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, setidaknya ada tiga permasalahan yang akan muncul apabila BPK dikuasai politisi lima tahun ke depan. Pertama, menurunnya kepercayaan publik kepada BPK sebagai institusi.
