SKPT tersebut memiliki beberapa fasilitas pokok mulai dari pendaratan hasil kelautan dan perikanan, pengolahan, hingga pemasaran.
Fasilitas pokok tersebut antara lain berupa dermaga untuk tempat bersandar kapal di bawah dan di atas 30 GT, serta sejumlah fasilitas pelengkap lain seperti tempat pemasaran ikan, integrated cold storage (ICS) berkapasitas 200 ton, kios bahan bakar minyak, pengolahan air bersih, tempat perbaikan jaring, dan kios perbekalan melaut.
Natuna Jadi Home Base Ikan
Sementara itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo mengatakan Pasar Ikan di Natuna yang konon disebut sebagai pengerahan nelayan ke Natuna bukan kebijakan baru, tetapi sudah dilakukan sejak era Menteri Kelautan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti.
Penegasan itu disampaikan Pramono saat dikonfirmasi soal langkah pemerintah memobilisasi nelayan dari Pantai Utara (Pantura) Jawa ke perairan Natuna pasca dimasuki kapal nelayan dan coast guard Tiongkok.
“Bahkan presiden meminta kepada menteri KKP, baik yang dulu maupun sekarang, agar Natuna itu digunakan sebagai homebase untuk pasar ikan Indonesia keluar,” kata Pramono di kantornya, Rabu (8/1/2020).
Dalam kunjungan ke Natuna pada hari ini, kata Pramono, Jokowi juga akan melakukan pengecekan terhadap program tersebut. Sebab, segala sesuatunya telah dipersiapkan di lapangan.
Selain itu, Pangkalan TNI AL maupun TNI AU di Natuna juga sudah dipersiapkan dan kapasitasnya telah ditingkatkan, sejak periode yang lalu. Termasuk penambahan pesawat tempur di wilayah tersebut.
“Dalam kunjungan ini presiden ingin memastikan bahwa kedaulatan kita tidak terganggu oleh siapa pun,” tegasnya.
Presiden Kunjungi Kapal Perang
Presiden Jokowi juga mengunjungi dan menyapa para prajurit TNI AL di KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 yang siaga di Pangkalan TNI Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa.
Presiden Jokowi ingin memastikan adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna.
“Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini,” tegas Jokowi.
