Settia

Presiden Kembali Singgung Tol Laut

EDITOR.ID, Jakarta,- Presiden Joko Widodo kembali menyinggung program tol laut yang telah diluncurkan sejak beberapa tahun lalu. Presiden hendak memastikan tujuan dikembangkan tol laut agar kehadiran negara terhadap ketersediaan maupun keterjangkauan bahan-bahan pokok di sejumlah wilayah terwujud.

Sidang Kabinet Membahas Pengembangan Tol Laut Untuk mempercepat Akselerasi Barang dan Jasa (Biro Media dan Pers Sekretariat Presiden)

Menurut Presiden, program tersebut juga bertujuan untuk menurunkan disparitas harga terhadap barang-barang tertentu antara daerah dan pulau yang satu dengan lainnya di Indonesia.

Namun, saat memimpin rapat terbatas mengenai akselerasi program tol laut di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis (5/3/2020), Presiden Joko Widodo menilai diperlukan adanya langkah-langkah dalam meningkatkan efektivitas dan pemanfaatan program tersebut.

“Saya ingatkan bahwa tujuan awal dari tol laut adalah mengurangi disparitas harga baik itu antarwilayah, antarpulau, antardaerah, serta memangkas biaya logistik yang mahal. Namun, saya terima informasi dari lapangan bahwa biaya pengiriman logistik antardaerah masih mahal,” ujarnya.

Sidang Kabinet Membahas Pengembangan Tol Laut Untuk mempercepat Akselerasi Barang dan Jasa (Biro Media dan Pers Sekretariat Presiden)

Kepala Negara memberikan contoh kasus di mana biaya logistik dari Jakarta ke sejumlah daerah seperti Padang, Medan, Banjarmasin, hingga Makassar masih jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan biaya logistik dari Jakarta ke Singapura, Hong Kong, Bangkok, bahkan Shanghai.

Sidang Kabinet Membahas Pengembangan Tol Laut Untuk mempercepat Akselerasi Barang dan Jasa (Biro Media dan Pers Sekretariat Presiden)

Hal itulah yang harus segera disikapi dan dibenahi agar tujuan awal dari program tol laut dapat tercapai. Dalam arahannya di rapat terbatas tersebut, Presiden menekankan sejumlah hal. Pertama, ialah melakukan evaluasi terhadap implementasi program tol laut agar menjadi semakin efisien.

“Saya minta masalah ini dilihat secara detail dan komprehensif. Apakah masalahnya di pelabuhan, misalnya urusan dengan dwelling time atau ada praktik monopoli di dalam transportasi dan distribusi barang sehingga biaya logistik tidak efisien,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden juga mendapatkan laporan mengenai mekanisme pengiriman muatan logistik melalui tol laut yang tingkat okupansinya sering kali tidak seimbang saat melakukan pengiriman dan saat angkutan balik ke daerah asal.

Misalnya, kapal-kapal pengangkut ternak sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki okupansi tinggi saat hendak ke Jakarta (wilayah barat). Namun, kerap tanpa muatan saat kembali ke NTT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *