EDITOR.ID, Jakarta,- Krisis kesehatan global akibat pandemi Covid-19 mengubah seluruh tatanan kehidupan secara drastis dan mendorong penerapan cara-cara baru termasuk penyelenggaraan peradilan.
Penyelenggara peradilan dipaksa bertransformasi lebih cepat dan bekerja dengan cara-cara baru untuk mematuhi protokol kesehatan, mengurangi pertemuan tatap muka, dan mencegah kerumunan.
Saat menghadiri Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020 secara virtual pada Rabu 17 Februari 2021, Presiden Joko Widodo memuji cara kerja baru Mahkamah Agung (MA) yang mengakselerasi penggunaan teknologi informasi, baik dalam bentuk e-Court maupun e-Litigation.
Kepala Negara menyebut bahwa pemerintah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada upaya-upaya yang telah dilakukan MA. Atas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak terganggu dan kualitas putusan juga tetap terjaga.
?Momentum pandemi ini bisa dibajak untuk melakukan transformasi yang fundamental dengan cara-cara fundamental,” ujar Presiden Jokowi dari Istana Negara, Jakarta, Rabu, 17 Februari 2021.
Presiden memandang bahwa terobosan-terobosan oleh penyelenggara peradilan sangatlah penting.
Hal tersebut membuktikan bahwa sistem peradilan Indonesia mampu beradaptasi dengan cepat sehingga dapat terus berinovasi agar mampu melayani masyarakat lebih cepat dan lebih baik.
“Saya juga gembira karena penyelesaian perkara melalui aplikasi e-Court mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat pencari keadilan. Jika dibandingkan tahun 2019, jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-Court pada tahun 2020 meningkat 295 persen dan 8.560 perkara telah disidangkan secara e-Litigation,” imbuhnya.
Penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan di Mahkamah Agung juga terbukti mampu meningkatkan kinerja penyelenggara peradilan secara signifikan. Jumlah perkara yang diterima merupakan yang terbanyak dalam sejarah.
Perkara yang diputus juga terbanyak sepanjang sejarah.
Menurut Presiden Jokowi, ini bisa dilakukan tanpa mengurangi kualitas putusan.
Ketua Mahkamah Agung Prof Muhammad Syarifuddin SH, MH dalam laporannya menyampaikan langkah cepat dan berinovasi untuk melindungi aparatur peradilan dan para pencari keadilan.
Pria yang kini dikenal menemukan teori pendekatan Heuristika Hukum dalam pengukuhan Guru Besarnya ini menyampaikan laporan dari Gedung Mahkamah Agung.
Prof Syarifuddin menyebut akselerasi penggunaan teknologi bukanlah tujuan akhir. Percepatan penggunaan teknologi adalah pintu masuk untuk transformasi yang lebih luas, transformasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan peradilan untuk mempercepat terwujudnya peradilan modern.
Mahkamah Agung untuk memperluasan implementasi e-Court dan e-Litigation pada perkara-perkara pidana, pidana militer, dan jinayat, serta peningkatan versi direktori putusan.
Prof Syarifuddin menyebut Mahkamah Agung terus meningkatkan kualitas aplikasi e-Court, termasuk standarisasi kewajiban para pihak, pemeriksaan saksi dan ahli secara daring, salinan putusan atau e-Verdict, juga perluasan aplikasi e-Court untuk perkara-perkara perdata yang bersifat khusus.
Turut mendampingi Presiden di Istana Negara yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (tim)
