Presiden Jokowi didampingi sejumlah mendengarkan penjelasan Plt Dirut PLN Pusat terkait pemadaman kemarin, di Kantor PLN Pusat, Jakarta, Senin (5/8) pagi. (Foto: Rahmat/Humas)
Presiden Jokowi Kecewa Berat Dengan Direksi PLN Atas Pemadaman Listrik di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah
EDITOR.ID, Jakarta,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rasa kecewa dan kekesalannya terhadap lambannya cara kerja jajaran PT PLN (Persero) memperbaiki gangguan aliran listrik di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Presiden Jokowi mengungkapkan, lambannya penanganan PLN mengakibatkan kerugian besar di kalangan masyarakat, dunia usaha, sistem transportasi dan sektor lainnya.
Plt Dirut PT PLN (Persero) Sripeni Intan Cahyani menjelaskan penyebab terjadinya pemadaman listrik massal di sebagian wilayah di Pulau Jawa. Intan menjelaskan secara teknis perihal padamnya listrik secara massal yang memakan waktu berjam-jam. Ia mengatakan adanya gangguan masalah sirkuit listrik.
“Ini yang tidak kami antisipasi adalah terjadinya gangguan dua sirkuit sekaligus memang ini secara teknologi akan kami investigasi lebih lanjut Bapak, berkaitan dengan gangguan di satu tempat tersebut mudah-mudahan dari sisi keteknisan,” kata Intan di kantor PLN, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).
Jokowi kurang berkenan dengan penjelasan Direksi PLN yang sangat teknis dan teoritis.
“Penjelasannya panjang sekali. Pertanyaan saya, Bapak-Ibu semuanya kan orang pinter-pinter, apalagi urusan listrik, dan sudah bertahun tahun,” ujar Jokowi yang menyinggung balik latar belakang direksi PLN.
Dengan nada kecewa Jokowi bertanya balik kepada PLN mengenai perhitungan yang dilakukan mereka. Karena padamnya listrik, kata Jokowi, konsumen sangat dirugikan.
“Apakah tidak dihitung? Apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian-kejadian, sehingga kita tahu sebelumnya? Kok tahu-tahu drop. Artinya, pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi, dan itu betul-betul merugikan kita semuanya,” cetusnya.
Sebagaimana diketahui menyusul padamnya listrik di sejumlah wilayah Jabodetabek dan sebagian daerah di Jawa Barat, Minggu (4/8/2019) kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi kantor Pusat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), di daerah Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (5/8) pagi.
Kedatangan Presiden Jokowi disambut oleh Pelaksana Tugas Direktur Utama (Plt Dirut) PT. PLN, Sripeni Intan.
Presiden mengaku ingin mendengar langsung peristiwa pemadaman total yang terjadi pada Minggu kemarin. Ia mengingatkan, dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya ada tata kelola resiko-resiko yang dihadapi dengan manajemen besar.
“Tentu saja ada contingency plan, ada back up plan, pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik,” kata Presiden Jokowi di hadapan para direksi dan pimpinan PT. PLN (Persero).
Menurut Presiden, peristiwa seperti ini pernah terjadi pada tahun 2002, 17 tahun yang lalu, saat pemadaman terjadi di Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa dipakai sebuah pelajaran bersama, jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi itu, kembali terjadi lagi.
“Kita tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN tetapi juga banyak hal diluar PLN yang terutama konsumen sangat dirugikan, pelayanan transportasi umum misalnya juga sangat berbahaya sekali, MRT misalnya,” tegas Presiden.
Presiden Jokowi juga mengingatkan, bahwa para pimpinan dan pejabat PLN itu orang pintar-pintar yang sangat paham urusan listrik. Namun ia mempertanyakan, apakah tidak dikalkulasi kejadian-kejadian, sehingga kita tahu sebelumnya, tahu-tahu drop gitu.
“Artinya, pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung tidak dikalkulasi dan itu betul-betul merugikan kita semuanya,”ucap Presiden.
Yang paling penting, Presiden meminta diperbaiki secepatnya, beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apapun agar segera bisa hidup kembali. Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar ini terjadi, jangan sampai kejadian lagi. “Itu saja permintaan dari saya,” pungkasnya.
Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut antara lain Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. (tim)
