Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya. [ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra]
EDITOR.ID, Jakarta,- Tidak semua pengelolaan anggaran negara atau APBN harus dibuka ke publik seperti selama ini politisi harapkan. Ada ranah anggaran yang memang sengaja dirahasiakan demi alasan keamanan negara. Salah satunya pengelolaan anggaran di Departemen Pertahanan RI.
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyatakan tidak akan membuka rincian anggaran di lembaga yang dipimpinnya. Alasan Prabowo enggan menyampaikan rincian anggaran Kemhan secara terbuka, karena tak ingin ada pihak asing yang mengetahui pertahanan Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Prabowo setelah dicecar anggota Komisi I DPR RI dari fraksi PDIP Effendi Simbolon untuk menjelaskan soal anggaran Kemhan secara terbuka dalam rapat.
Yang penting, menurut Prabowo anggota DPR RI tetap wajib mengawasi anggaran kementeriannya. Sebagai pembantu Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Prabowo mengaku akan mempertanggungjawabkan anggaran tersebut.
“Yang penting bahwa pemerintah itu bertanggung jawab. Yang penting adalah bahwa kita diawasi. Yang penting adalah bahwa lembaga legislatif, saudara-saudara yang mewakili kekuatan rakyat, yang mewakili rakyat, kedaulatan rakyat, saudara yang perlu untuk benar-benar mengawasi,” kata Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Menurut Prabowo, perlu kehati-hatian dalam mengungkapkan secara terbuka anggaran yang berkaitan dengan pertahanan Indonesia.
“Sebagai penyelenggara di bidang pertahanan keamanan negara, seharusnya kita selalu prudent, hati-hati dan sedapat mungkin sulit pihak non-Indonesia untuk terlalu mengerti dan memahami kondisi pertahanan kita. Ini sifat yang harusnya diambil oleh semuanya. Itu pendapat saya,” ujarnya.
Untuk diketahui, rapat kerja Prabowo dengan Komisi I DPR RI diwarnai hujan interupsi. Prabowo awalnya memaparkan rancangan kerja Kemhan kepada ketua dan anggota Komisi I DPR RI. Seusai menyampaikan paparannya, tiba-tiba interupsi datang dari anggota Komisi I DPR RI dari fraksi PDIP Effendi Simbolon.
Politikus PDIP itu meminta agar Prabowo turut menjelaskan terkait anggaran dana Kemhan. Sebab, kata Effendi, poin-poin anggaran dana Kemhan itu tercantum dalam berkas yang diberikan kepada peserta rapat, namun tidak dijelaskan oleh Prabowo dalam pemaparannya.
