Jakarta, EDITOR.ID,- Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan jika Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan dirinya agar segera merampungkan seluruh sarana dan prasarana Ibu Kota Nusantara (IKN). Pasalnya, Prabowo mengaku akan segera berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
Hal itu sejalan dengan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara yang akan dimulai pada 2028.
“Bapak Presiden Republik Indonesia (Prabowo) telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara pada 2028,” kata Basuki, dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025).
Atas arahan tersebut, pihaknya pada awal 2025 ini akan mulai memetakan lokasi-lokasi di IKN untuk pembangunan jalan.
“Sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara sudah kami siapkan,” imbuhnya.
Basuki menambahkan, Prabowo telah menyampaikan dalam forum internasional G20 terkait perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Presiden dan DPR juga telah mengesahkan status Jakarta tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) melainkan menjadi Daerah Khusus (DK).
Mantan Menteri PUPR ini bangga dengan keputusan Presiden Prabowo karena hal ini akan menjadi tonggak sejarah penting dalam pelaksanaan pemerintahan Republik Indonesia di IKN.
Hal tersebut sebelumnya juga telah dikonfirmasi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
Prabowo sudah dua kali mengingatkan Otoritas IKN untuk menyiapkan sarana dan prasarana agar ia bisa segera berkantor di IKN. Pada 10 Desember 2024 silam, Prabowo memerintahkan langsung hal tersebut ke Basuki Hadimuljono.
Basuki mengungkapkan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto terkait aktivitas pemerintahan di IKN. Prabowo berharap bisa bekerja dari IKN mulai 2028.
“Waktu beliau (Prabowo) merintah saya, waktu mau menunjuk, memang diharapkan 2028 bisa ke sana,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Mantan Menteri PUPR ini mengatakan, saat ini pembangunan IKN difokuskan pada penyelesaian ekosistem pemerintahan, mulai dari yudikatif, legislatif, hingga eksekutif.
Proses persiapan sarana prasarana di IKN juga terus berlangsung. Basuki menambahkan, persiapan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah dimulai sejak tahun ini, termasuk salah satunya Masjid Nusantara.
“Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan,” ujarnya.
Otorita IKN juga telah menggelar pertemuan bersama sejumlah investor perbankan terkemuka di Indonesia, beberapa waktu lalu. Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Nusantara.
