Jakarta, EDITOR.ID,- Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengaku, Presiden RI Prabowo Subianto bakal berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028 mendatang. Pembangunan istana negara dengan segala dukungan kantor untuk kementrian dan lembaa negara ditargetkan akan selesai pada tahun itu.
Hal itu menurut Basuki, berdasarkan informasi dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Sehingga dia tancap gas pengerjaan IKN ini.
“Waktu beliau merintah saya, waktu menunjuk (Menteri PU), diharapkan 2028 (Presiden Prabowo) bisa ke IKN, jadi nanti kita siapkan kantor dan hunian,” ujar Basuki dikutip, Sabtu (21/12).
Selain itu politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan pembangunan bandara IKN diperkirakan rampung pada akhir Januari 2025.
“Februari kami sedang mau mengirim surat ke pak Menteri Perhubungan untuk bisa dioperasikan secara penuh,” katanya.
Basuki mengungkapkan nilai investasi di IKN yang bersumber dari swasta saat ini telah mencapai Rp 58 triliun.
Bahkan menurut Basuki, pada Januari 2025 investasi di IKN bakal kembali bertambah sebesar Rp 6,5 triliun.
“Kalau Januari ada ‘groundbreaking’ (peletakan batu pertama) lagi, ada sekitar lima (proyek) lagi, itu ada Rp 6,5 triliun lagi. Kami sedang usul kepada Bapak Presiden untuk bisa dilakukan ‘groundbreaking’ oleh beliau,” ujar Basuki.
Selain itu politikus PDIP ini menjelaskan pembangunan bandara IKN diperkirakan rampung pada akhir Januari 2025.
“Februari kami sedang mau mengirim surat ke pak menteri perhubungan untuk bisa dioperasikan secara penuh,” katanya.
Adapun pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif yang meliputi gedung DPR, MPR, DPD, serta gedung Mahkamah Agung dan lembaga hukum lainnya, kata dia, sedang dimulai.
Basuki juga menegaskan sebagaimana yang disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
Menurut Basuki, saat ini pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif yang meliputi gedung DPR, MPR, DPD, serta gedung Mahkamah Agung dan lembaga hukum lainnya sedang dimulai. (tim)
