EDITOR.ID, Surabaya, – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno, angkat bicara mengenai rencana kebijakan impor beras dan impor garam yang dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
Dia menegaskan, sikap Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur selaras dengan sikap DPP PDI Perjuangan untuk menolak impor beras dan juga garam.
“Provinsi Jawa Timur itu 40 persen wilayahnya merupakan wilayah pertanian. Daerah penghasil beras di Jawa Timur cukup memiliki potensi untuk bisa dikuatkan, digalakan dan kemudian akan menjadi bagian dari stok pangan nasional,” ujar Sri Untari, di keterangan tertulisnya, Kamis (25/3/2021).
Sri Untari juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi munculnya sumber-sumber pembuatan pupuk organik untuk mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi.
“Saya bersama kelompok tani di Kabupaten Malang menggagas adanya membuat pupuk organik yang bisa dibuat dari teman-teman (petani) sendiri. Nantinya akan dibuat atau dikerjakan oleh BUMDes bersama dengan teman-teman kepala desa,” jelasnya.
Problematika kelangkaan pupuk bersubsidi, lanjutnya adalah sebuah masalah klasik membutuhkan penyelesaian secara terpadu yang harus segera difasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur.
“Sehingga kalau PDI Perjuangan menolak impor beras itu sesungguhnya bukan tanpa dasar. Karena kita khusus Jawa Timur kita memiliki lahan pertanian yang luas. Yang salah satu sumber masalahnya cuma pupuk. Yang lain-lain tidak ada masalah,” tegasnya.
Begitu pula dengan kebijakan impor garam, Legislator PDI Perjuangan itu meminta pemerintah memberdayakan potensi petani-petani garam di Jawa Timur.
“Ada 13 daerah Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur yang memiliki wilayah laut. Saya pernah bertemu dengan komunitas petani garam se-Jawa Timur yang mereka sudah membentuk kelompok koperasi. Nanti mereka akan berkolaborasi untuk bisa bekerja dengan PN Garam yang ada di Jawa Timur untuk bisa memproduksi garam sesuai dengan kebutuhan nasional entah itu garam rakyat atau itu garam industri,” terangnya.
Tidak hanya itu, dia juga meragukan alasan Menteri Perdagangan mengenai kebijakan impor garam dengan alasan stok garam nasional yang tidak mencukupi.
“Betulkah lahan laut kita yang begitu luas tidak mampu menyangga untuk kepentingan garam kita bisa terpenuhi, saya tidak yakin itu. Kalau kita bisa lakukan indentifikasi secara jelas lakukan assessment bersama dengan kawan-kawan petani garam dengan PN Garam tentu saja kita akan kolaborasikan,” tandasnya.
