Dukungan kepada Prabowo untuk maju sebagai capres dari berbagai daerah oleh relawan Jokowi kian berembus kencang belakangan ini. Di beberapa daerah termasuk Jakarta, sudah banyak relawan Jokowi secara langsung memberikan dukungannya kepada Ketum Gerindra tersebut.
PDIP Kembali Serang Jokowi, Singgung Drama Politik: Sutradaranya Jokowi, Aktornya Anwar Usman
Serangan demi serangan secara massif baik kritikan, bullyan, caci maki masih terus digencarkan para politisi PDIP untuk menyudutkan dan mendegradasi nama baik dan integritas Jokowi.
Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira menuding Jokowi sebagai sutradara yang membuat alur politik di Indonesia kacau imbas polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan karpet merah kepada Gibran Raka Buming Raka lolos syarat menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Pernyataan Andreas ini menanggapi pernyataan Presiden Widodo (Jokowi) yang menilai dinamika politik di Tanah Air saat ini diwarnai banyak sandiwara layaknya drama korea (drakor).
“Siapa sutradaranya, siapa membuat drama ini, Siapa membuat drama terjadi sehingga membuat tiap orang perhantian yang muncul sekarang banyak orang ada rasa kecewa, rasa sakit hati, ada rasa marah dan ada juga gembira,” kata Andreas dalam sebuah diskusi seputar MK, Jokowi, dan PDIP di Kantor Para Syndicate, Jalan Wijaya Timur, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2023).
Andreas kemudian menuding Hakim Konstitusi Anwar Usman yang sudah dicopot dari ketua MK, sebagai aktornya. Ia pun cukup senang akhirnya Ipar Jokowi itu dicopot dari Ketua MK sehingga tak dapat bermain peran dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 nantinya.
“Saya senang sedikit aktor drama dikeluarkan meski tidak dipecat,” ucap Andreas.
PDIP Juga Tebar Isu Jokowi Berambisi Jadi Presiden Tiga Periode
Dalam diskusi ini, Andreas turut menyinggung soal drama Jokowi dan upaya memperpanjang masa jabatan hingga tiga periode yang sempat mencuat beberapa waktu lalu.
Serangan dengan narasi negatif juga dilancarkan politikus PDIP Masinton Pasaribu. Ia mengatakan Pemilu 2024 sudah diawali dengan adanya penyelundupan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu disampaikan Masinton dalam acara rilis survei Poltracking Indonesia tentang elektabilitas capres-cawapres 2024.
Adapun putusan MK yang dimaksud adalah dikabulkannya perkara nomor 90 tentang syarat usia minimal capres-cawapres. “Tentu bagi saya pemilu ini sudah diawali dengan start yang berpotensi adanya penyelundupan-penyelundupan hukum itu,” kata Masinton, Jumat (10/11/2023).
