” Untuk peserta pemilu juga harus meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan dan melakukan pendidikan politik yang intensif sepanjang tahapan Pilkada.”
Adapun bagi pemerintah daerah, lanjut Nana, harus memastikan dukungan pelaksanaan Pilkada dan mengintensifkan forum-forum komunikasi (Forkopimda, FKUB) untuk konsolidasi dan pencegahan potensi kerawanan.
Koordinasi Untuk Cegah Konflik
Sementara untuk, Polri, TNI, BIN, Binda dan unsur intelijen lain harus menguatkan koordinasi untuk mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal. Berdasarkan pemetaan dari IKP. Dan bagi organisasi kemasyarakatan dan jaringan relawan juga harus memperluas jaringan pemantauan Pilkada untuk meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis.
“Ingat, bahwa sinergi dan kolaborasi antara unsur penyelenggara pemilu dan keamanan adalah kunci utama dalam mewujudkan pemilu yang aman. Tugas Ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi tugas bersama kita semua,” kata Nana.
Menyinggung potensi penyebaran berita hoaks politik. Menurutnya, berita hoaks politik menjadi isu yang berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) hingga ujaran kebencian dapat membuat perpecahan.
” Hal inilah yang perlu juga diantisipasi penyalahgunaan media sosial. Sebab, potensi konflik menggunakan media sosial pada pelaksanaan pesta demokrasi hampir selalu terjadi di sejumlah wilayah. Hanya selama ini di Pemda dan Polda ada bagian cyber yang mengawasi penyebaran hoaks,” katanya.
Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menyampaikan, di Jawa Tengah terdapat 117.299 TPS. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, setidaknya ada 297 TPS yang masuk kategori sangat rawan, 728 TPS rawan, dan 116.274 TPS kurang rawan.
“Jadi untuk kategori TPS itu ada rawan, sangat rawan, dan kurang rawan,” katanya.
Luthfi menambahkan, untuk mengantisipasi konflik yang ada di masyarakat, Polda Jateng juga membentuk Satgas Cooling System. Satgas ini bertugas mendinginkan masyarakat atau meredam percikan konflik yang ada di masyarakat.
” Satgas ini terdiri atas satgas manajemen media, ada satgas manajemen sosial, dan satgas manajemen kemitraan,” ujarnya.***
