Pemerintah Tak Berdaya dan Pasrah Hadapi Hacker, Data 282 Kementrian dan Lembaga Hilang

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Usman Kansong mengatakan pemerintah diminta membayar senilai 8 juta dollar AS atau setara Rp 131 miliar, jika ingin data-data yang tersimpan di PDN dibuka oleh peretas. Namun, pemerintah menolak negosiasi itu.

Ilustrasi Hacker

“Sudah diamankan data itu, sudah enggak bisa diutak-atik oleh dia, termasuk juga oleh kita. Karena sudah kita tutup kan,” kata Usman.

Data Milik 282 Layanan Lembaga Pemerintah Hilang, Hanya 44 yang Punya Back Up

Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) saat ini baru bisa memprioritaskan pemulihan layanan di 44 kementerian/lembaga yang sebelumnya terdampak peretasan ke Pusat Data Nasional (PDN).

Usman Kansong menjelaskan, skala prioritas itu ditentukan setelah pihaknya mengetahui instansi-instansi yang memiliki data cadangan untuk sistem layanannya.

“Kami mengutamakan pemulihan kementerian/lembaga yang memiliki backup data, jumlah 44,” kata Usman.

Namun, Usman belum dapat merincikan kementerian/lembaga yang diprioritaskan proses pemulihannya.

Dia hanya menegaskan bahwa pihaknya mengutamakan layanan yang bersentuhan langsung dengan publik.

Usman menambahkan, proses pemulihan dilakukan dengan memanfaatkan data cadangan yang dimiliki masing-masing kementerian/lembaga, untuk mengaktifkan kembali layananannya.

“Kita berharap setiap hari ada tenant-tenant ataupun kementerian/lembaga yang pulih. Sehingga kami berharap akhir bulan ini paling tidak ada 18-an bisa recovery,” kata Usman.

Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan, serangan siber terhadap PDN berdampak terhadap layanan di 282 instansi pemerintahan.

“Saat ini upaya terus dilakukan untuk memulihkan 282 tenant,” jelas Semuel.

Diberitakan sebelumnya, Pusat Data Nasional mengalami gangguan sejak Kamis (20/6/2024). Akibatnya sejumlah layanan publik di kementerian/lembaga ikut terdampak.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, gangguan pada sistem pusat data nasional (PDN) Kementerian Kominfo akibat serangan siber.

Menurut dia, penyerang atau peretas mengirimkan malware dan mengenkripsi data di PDN, lalu meminta tebusan sebesar 8 juta dollar Amerika Serikat (AS).

“Tadi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) konferensi pers di Kominfo. Saya tinggal karena saya harus ke sini. Ini serangan virus lock bit 302,” ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin meminta investigasi terhadap gangguan pada server Pusat Data Nasional (PDN) terus dilakukan supaya kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

“Yang diutamakan kita itu mengembalikan, menormalkan keadaan. Alhamdulillah sekarang sudah normal,” kata Wapres saat ditemui di ICE BSD, Tangerang, Banten, Senin (24/6/2024).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: