EDITOR.ID, Jakarta,- Chemistry politik tak pernah bisa terbangun antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat dan PKS. Entah apa penyebabnya. Namun hubungan antara PDI Perjuangan dengan kedua parpol itu sejak dari dulu ga pernah nyambung. Belum diketahui apa penyebabnya. Simak penjelasan Sekretaris Jendral (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto Kristiyanto menegaskan partainya sulit untuk menjalin kerja sama atau koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024.
Hasto secara tegas bahkan menyatakan enggan untuk menjalin koalisi dengan PKS. Dia menilai kedua partai tersebut memiliki karakteristik pendukung dan prinsip politik yang berbeda dengan PDIP.
“Ya, kalau dengan PKS tidak,” kata Hasto jelang penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).
“Saya pribadi sebagai Sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu,” kata dia lagi.
Hasto secara khusus mengomentari hubungan partainya dengan Demokrat. Dia menyebut basis pendukung PDIP merupakan wong cilik yang tak menyukai kamuflase dalam berpolitik.
Menurutnya, karakteristik tersebut membuat PDIP sulit untuk bekerja sama dengan Demokrat.
“Pendukung PDIP ini rakyat wong cilik yang tidak suka berbagai bentuk kamuflase politik. Rakyat apa adanya. Rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat sehingga aspek historis itu tetap dilakukan,” katanya.
PDIP hingga kini belum menentukan arah kerja sama atau koalisi partainya untuk menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. Namun, Hasto memastikan akan tiba waktunya PDIP akan menjalin komunikasi intens dengan partai-partai lain membahas soal capres.
“Akan tiba saatnya komunikasi intens kerja sama politik dalam kaitan untuk mengusung Paslon itu dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang jauh lebih intens,” katanya.
Rakernas PDIP II memasuki hari ketiga setelah dimulai sejak Selasa 21 Juni lalu. Rakernas akan ditutup hari ini dan akan kembali dihadiri Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang akan menyampaikan pidatonya.
Belum Bahas Soal Capres
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto mengatakan belum ada pembahasan terkait pencalonan presiden maupun wakil presiden di 2024 hingga hari kedua Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partainya, Rabu (22/6/2022).
Bambang mengatakan, masalah capres dan cawapres PDIP di 2024 merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Sebagai Bappilu, dia mengaku belum menerima mandat untuk membahas hal itu.
“Oh enggak ada. Sampai hari ini kita belum mendapat arahan membahas capres maupun cawapres,” kata dia kepada wartawan di sela-sela Rakernas di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Rabu (22/6).
Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu mengaku juga tak mengetahui kapan masalah capres dan cawapres PDIP bakal dibahas. Dia pun menegaskan hal itu merupakan ranah Ketua Umum.
Menurut Pacul, pihaknya hanya diberi mandat terkait pemenangan pemilu dan eksekutor lapangan. Hingga hari kedua, dia mengaku hanya menerima mandat soal pemenangan pemilu legislatif dan pemenangan presiden.
“Kecuali seperti hari ini, saya perintahnya pileg silakan dibahas, pilpres dibahas. Tapi tidak capres dan cawapres,” kata dia.
Sementara itu, Pacul menyebut bahwa Partai Banteng kali ini telah menyiapkan stretategi berbeda untuk pemilu 2024. Namun, dia enggan mengungkap lebih jauh terkait hal itu.
“Untuk itu kita punya yang namanya klaster 1, klaster 2 dan seterusnya itu enggak akan saya omongkan,” kata dia. (tim)