EDITOR.ID, Surabaya, – Dua tahun sudah duet Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak memimpin Jawa Timur. Namun berbagai program yang dijalankan pemerintahannya selama ini, dinilai kurang ampuh memperbaiki kesejahteraan rakyat.
Penilaian itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari Bisowarno selaku anggota DPRD Jawa Timur kepada media ini dalam sambungan telepon, Rabu (17/2).
Menurut politikus cantik yang juga sebagai Ketua Umum Dekopin tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim perlu mengambil langkah strategis melalui program pembangunan yang dijalankan untuk mendorong laju ekonomi rakyat.
“Karena dengan adanya pandemi ini, angka kemiskinan Jawa Timur yang tadinya 10 persen kini naik lagi 11 (persen) lebih,†jelas Untari.
Untari tak menutup mata, bahwa memang angka kemiskinan semua daerah di Indonesia cenderung naik akibat COVID-19. Namun menurut dia, pinsip gotong royong dan etos kerja tinggi yang dimiliki masyarakat Jawa Timur, keterpurukan ekonomi akibat pandemi seharusnya bisa diminimalisir. Asal mendapat dukungan Pemprov Jatim melalui program-program pro rakyat.
“Uang pemerintah itukan tidak banyak, cuma 33 triliun. Maka harus mendorong masyarakat untuk bisa terdorong membangun ekonominya sendiri,†lanjutnya.
Ia mengatakan, program pro rakyat bisa dimulai dengan membuat regulasi yang memudahkan warga untuk berusaha. Kemudian memberi fasilitas usaha dan menggelontorkan modal bagi pelaku UMKM disertai catatan dan pendampingan supaya usaha yang dikelola menjadi sukses. Bukan justru menutup kran kucuran kredit karena takut macet (NPL).
“Pada posisi pandemi ini, mereka (Pemprov Jatim) agak menahan rem. Karena berdasar laporan teman kami di Komisi C, mereka itu agak takut (kredit) itu menjadi NPL,†tandasnya.
“Itu adalah tantangan. Kayak saya kan juga Ketua Koperasi ya, kita sempat melepas (pinjaman) dengan catatan-catatan, dengan pendampingan-pendampingan usaha. Dan alhamdulillah sukses, nggak ada (pinjaman) nggak kembali,†imbuh dia.
Bukan hanya soal kesejahteraan rakyat yang menjadi sorotannya. Kekosongan jabatan strategis di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim juga tak luput dari koreksi Untari. Ia pun meminta pemerintah segera mengangkat pejabat baru untuk mengisi kekosongan itu.
Karena dikatakan Untari, pemerintahan tidak bisa melayani masyarakat secara optimal jika banyak jabatan kosong. Lebih-lebih pada jabatan eselon II.
“Itu nggak bagus untuk pemerintahan, itu segera diisi. Karena itu bagian dari melayani masyarakat. Kalau yang melayani masyarakat nggak punya palu, artinya nggak bisa mengeksekusi. Kan programnya percuma saja nanti,†katanya.
