Jakarta, EDITOR.ID,- Sejumlah kalangan menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diprediksi akan berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sikap PDIP mengambil posisi sebagai oposisi ini diakibatkan adanya faktor ketidakcocokan dengan tokoh berpengaruh yang ada di sekitar Prabowo Subianto. Yakni, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono.
Direktur Peneliti Indonesian Public Watch Integrity (IPWI) Edi Winarto menilai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selama ini dikenal sebagai tokoh politik yang tidak pernah mengampuni orang kepercayaannya “berkhianat”.
“Faktor ini menjadi tembok besar atau penghalang kemungkinan PDIP akan berkoalisi dengan pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, karena ada Pak Jokowi dan” ujar Edi Winarto dalam keterangannya di Jakarta.
Lebih lanjut Edi Winarto mengatakan hubungan antara Prabowo dengan Megawati sebenarnya tak ada masalah. Hal ini menjadi modal kemungkinan adanya rekonsiliasi politik. Namun Megawati masih belum bisa merelakan dukungan Jokowi kepada Prabowo dan munculnya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pendamping Prabowo.
“Selama Prabowo dan Jokowi masih mesra, maka selama itu pula PDI-P sulit masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran,” katanya.
Sehingga, lanjut Edi Winarto, kemungkinan apakah PDIP bisa merapat ke koalisi pemerintahan mendatang, sangat bergantung dari posisi relasi politik antara Jokowi dan Prabowo. “Saya melihat arah politik PDIP ke depan memang sangat tertarik untuk bersama Prabowo membangun pemerintahan. Namun keberadaan Jokowi dan SBY di dalam kubu Prabowo, akan jadi faktor penentu apakah PDIP mau bergabung di pemerintahan Prabowo,” katanya.
Hubungan antara PDI-P dengan Jokowi renggang akibat urusan politik. Sebab PDI-P dalam Pilpres 2024 mengusung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sedangkan Jokowi membiarkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden mendampingi Capres Prabowo Subianto.
Jika hubungan Jokowi dan Prabowo terus harmonis maka hal itu justru menjadi tembok psikologis bagi PDI-P. Apalagi isu kuatnya Jokowi akan ditempatkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Selain itu Jokowi juga akan disiapkan karpet merah untuk memimpin salah satu partai besar di koalisi Prabowo setelah “pensiun” sebagai Presiden.
Selain faktor Jokowi, PDIP sulit berkoalisi dengan Prabowo dalam waktu dekat karena menjaga suasana hati basis pemilih yang setia dengan mereka di Pilpres dan Pileg 2024.
PDIP Sebenarnya Ingin Berkoalisi dengan Prabowo Asal?
Sementara itu pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan Presiden Jokowi merupakan tembok penghalang bagi PDI-P untuk berkoalisi dengan pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.
