EDITOR.ID, Jember,-?Politisi Partai Nasdem, Marsuki Abdul Ghofur mengkritik lemahnya komunikasi Bupati dan jajaran pejabat Pemkab Jember dengan media. Hal ini membuat informasi banyak yang tidak tersampaikan kepada masyarakat.
Sehingga terjadi distorsi informasi antara masyarakat dengan Bupati terkait penanganan virus Covid-19. Banyak masyarakat di Jember menggugat dan mempertanyakan sejauhmana kerja Bupati dan jajarannya turun ke masyarakat menangani masalah penyebaran virus Corona.
Karena selama ini kegiatan Bupati Jember Hendy Siswanto jarang diekspose oleh media. Yang justru muncul di media banyak berita negatif.
Ketua DPD Nasdem Jember, Marsuki Abdul Ghofur menyebut persoalan itu karena adanya informasi yang tidak tersampaikan secara jelas kepada masyarakat. Partai Nasdem sebagai pengusung Bupati Jember Hendy Siswanto selalu mengingatkan kepada Bupati.
Menurutnya pemkab kurang berkomunikasi dan kerjasama yang baik dengan media.
“Kita sebagai partai pengusung, bahkan merekom pertama kali (Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun saat Pilkada Jember lalu) merasa kecewa banget, terkait kurangnya komunikasi dan bentuk kerjasama dengan media,” ujar Marsuki saat dikonfirmasi di rumahnya Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Minggu (25/7/2021).
Menanggapi hal itu, Marsuki bahkan melakukan klarifikasi langsung dengan bupati. Karena menurutnya, kurangnya kerjasama yang baik khususnya dengan perusahaan media atau wartawan, menurut Marsuki menyebabkan informasi dari pemkab kurang masif tersampaikan lewat publikasi.
“Terkait bentuk kerjasama dengan media itu. Saat itu saya bersama sekjen dan pengurus partai lainnya menanyakan. ‘Pak Bupati, ini kok belum terbayarkan teman-teman media?’ padahal kerjasama dengan media itu, membantu memberikan informasi kepada masyarakat. Terutama soal sepak terjang pemerintah daerah dalam mengatasi ataupun informasi perihal penanganam COVID-19 ini. Ini yang penting kepada masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, jika pemkab tidak menggandeng media untuk melakukan publikasi. Akan sulit bagi masyarakat, untuk tahu upaya apa yang dilakukan pemkab tentang penanganan COVID-19 ini.
“Terkait bentuk kerjasama dengan media itu. Saat itu saya bersama sekjen dan pengurus partai lainnya menanyakan. ‘Pak Bupati, ini kok belum terbayarkan teman-teman media?’ padahal kerjasama dengan media itu, membantu memberikan informasi kepada masyarakat,” katanya.
“Kalau kerjasama dengan media belum jelas. Karena sampai saat ini belum terbayar, bahkan honornya kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu. Ini jadi persoalan. Bagaimana media bisa meneruskan informasi itu ke masyarakat,” tambahnya.
Dengan kondisi itu, kata Marzuki, pihaknya berharap agar pemerintah kabupaten lebih peka karena media membantu terkait penyampaian informasi itu.
“Tapi jika tersendat soal kerjasama. Kan jadi susah untuk menyampaikan informasi lainnya. Ini menjadi koreksi, bahwa pemerintah harus bisa menjalin kerjasama yang baik dengan media. Sehingga bisa tersampaikan secara jelas, sejauh mana informasi kepada masyarakat itu,” tuturnya.
Diketahui oleh Marsuki, berita-berita soal penanganan COVID-19 di Jember. Termasuk upaya pemerintah soal informasi dari PPKM Darurat itu sebagian sudah tayang dan tersampaikan lewat publikasi yang baik.
“Bahkan jawaban bupati katanya sudah klik semua, surat kerjasama dan bentuk komunikasi dengan media sudah dilakukan. Juga sudah ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Infokom untuk cepat diselesaikan,” ungkap Marsuki.
“Lah tapi kemudian sekarang tidak jelas. kelanjutannya. Ini tentu jadi pertanyaan. Yang bermasalah bupati atau kepala Dinas Infokomnya?” pungkasnya. (AH)
